Ditjen Bina Adwil Pastikan Anggaran Kemendagri Tepat Sasaran dan Transparan

Dengan pola kerja kolaboratif, ia berharap program Ditjen Bina Adwil Kemendagri lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Denada S Putri
Selasa, 30 September 2025 | 22:16 WIB
Ditjen Bina Adwil Pastikan Anggaran Kemendagri Tepat Sasaran dan Transparan
Kantor Kementrian Dalam Negeri [suara.com/Welly Hidayat]
Baca 10 detik
  • Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran: Ditjen Bina Adwil Kemendagri mengawal anggaran Kemendagri dan BNPP agar selaras dengan program prioritas Presiden dan berdampak langsung bagi masyarakat.

  • Transparansi dan Monitoring: Safrizal menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi dari perencanaan hingga pelaporan untuk memastikan anggaran transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan daerah.

  • Prioritas Program dan Dampak Sosial: Anggaran difokuskan pada pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur perbatasan, dan bantuan bagi aparat kewilayahan, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

SuaraKaltim.id - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan anggaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Safrizal menekankan, penajaman perencanaan anggaran menjadi kunci agar setiap penggunaan dana memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sekaligus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan pemerintah pusat.

"Ditjen Bina Adwil akan memperkuat penyusunan program dengan menyelaraskannya pada direktif Presiden, program prioritas nasional dan kementerian, seperti penguatan pelayanan publik, pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan," kata Safrizal di Jakarta, Selasa, 30 September 2025, disadur dari ANTARA.

Ia juga menegaskan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat, tidak hanya saat pelaksanaan, tetapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Baca Juga:BPKP Kaltim Bongkar Anggaran Jalan Tersedot Konsumsi dan Perjalanan Dinas

Menurutnya, pendekatan ini membuat penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan hasil program sesuai harapan Mendagri.

Safrizal menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal akan diperkuat.

"Suara dan kebutuhan daerah merupakan masukan penting agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan sesuai dengan realitas di lapangan," ujarnya.

Dengan pola kerja kolaboratif, ia berharap program Ditjen Bina Adwil Kemendagri lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Prioritas anggaran, menurut Safrizal, akan diarahkan pada program yang memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar Dipertanyakan, Infrastruktur Wisata Kaltim Masih Jadi PR

"Fokus utama akan diberikan pada pemenuhan pelayanan perizinan untuk memperluas investasi, bantuan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, serta bantuan pemerintah untuk aparat kewilayahan seperti Satpol PP, Satdamkar, Satlinmas dan Redkar," tuturnya.

Safrizal menegaskan, dengan langkah-langkah tersebut, dampak penggunaan anggaran negara dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Ditjen Bina Adwil siap menjalankan arahan Mendagri untuk mendukung suksesnya Direktif Presiden. Kami memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Safrizal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini