-
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan kekecewaannya terhadap lahan bekas tambang KPC yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, meski memiliki potensi untuk dikelola produktif.
-
Ardiansyah mendorong KPC untuk menerapkan tanggung jawab pasca tambang secara berkelanjutan, termasuk kerja sama pengelolaan lahan melalui BUMDes atau koperasi desa agar warga bisa terlibat langsung dan memperoleh nilai tambah.
-
Ia menegaskan pentingnya penerapan konsep ESG dan transisi ekonomi hijau sejak masa operasi tambang, agar wilayah Kutim tidak mengalami stagnasi ekonomi setelah aktivitas pertambangan berakhir.
SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyoroti minimnya manfaat ekonomi dari lahan bekas tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Ia menilai, wilayah pasca tambang yang luas justru tidak memberikan penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Ardiansyah saat berada di Sangatta, Selasa, 4 November 2025.
“Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga,” ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.
Baca Juga:Aksi Nekat Warga Gali Aspal Demi Kabel, Jalan Abdurrasyid Samarinda Amblas
Ardiansyah mengingatkan bahwa sebagai perusahaan besar yang telah lama beroperasi di Kutai Timur, KPC tidak boleh hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya tanpa memikirkan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Ia menilai pola pengelolaan lahan eks tambang yang selama ini dilakukan belum mencerminkan tanggung jawab jangka panjang.
Ia mencontohkan, beberapa area bekas tambang yang telah ditanami kelapa sawit pun tidak menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi warga.
Karena itu, ia membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengelola lahan pasca tambang secara lebih inklusif.
Ardiansyah menawarkan skema pengelolaan bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih agar masyarakat dapat terlibat dan memperoleh nilai tambah ekonomi.
Baca Juga:Tambang Lesu, IKN Muncul Jadi Penyelamat Ekonomi Kaltim
Menurutnya, tanpa perencanaan yang terarah, Wilayah Kutai Timur berpotensi mengalami stagnasi ekonomi setelah aktivitas tambang berakhir.
Karena itu, ia meminta KPC mencari solusi nyata dan terukur dalam pemanfaatan lahan pasca tambang.
“Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ardiansyah menambahkan, transisi menuju ekonomi hijau di Kutim harus disiapkan sejak kegiatan tambang masih berjalan, bukan menunggu tambang berhenti beroperasi sepenuhnya.
