-
Komisi C DPRD Bontang menolak usulan PUPR yang meminta warga menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa lahan karena dinilai membebani masyarakat dan tidak sesuai fungsi pemerintah sebagai pelindung warga.
-
DPRD berjanji memfasilitasi penyelesaian melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan mengawal hingga pembayaran pembebasan lahan terealisasi bagi warga yang berhak.
-
PUPR tetap mempertahankan posisi bahwa proses hukum dan kelengkapan legalitas diperlukan sebagai dasar anggaran kompensasi, sementara sekitar 40 warga masih belum menerima ganti rugi atas tanah yang telah digunakan untuk jalan umum.
“Kalau kita melalui persidangan, sudah pasti jelas ini. Kalau nanti misalnya Pemkot Bontang dinyatakan kalah di tingkat kasasi, maka, putusan tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk penganggarannya,” lanjutnya.
Hingga kini, sekitar 40 warga pemilik sertifikat mengaku belum menerima kompensasi atas lahan yang kini telah digunakan untuk jalan publik selebar 12 meter lengkap dengan drainase.
Kontributor : Yuliharto Simon Christian Yeremia
Baca Juga:Setelah Warga Protes, 7 Perusahaan di Bontang Selatan Kena Tegur Kelurahan
