- Mantan Gubernur Kaltim Isran Noor menyindir soal pengadaan mobil dinas Rudy Mas'ud.
- Isran menekankan pengadaan barang mewah, seharusnya tidak dibebankan kepada negara.
- Selama memimpin Kaltim, dia menggunakan mobil dinas Lexus sebagai kendaraan operasional.
Melalui pernyataan tersebut, Isran ingin menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi pernyataan mengenai tidak adanya mobil dinas khusus bagi gubernur. Menurutnya, kendaraan operasional sebenarnya tetap tersedia saat ia menjabat.
Selama memimpin Kaltim, Isran menggunakan mobil dinas Lexus sebagai kendaraan operasional.
Ia menilai kendaraan tersebut memiliki performa yang cukup baik, terutama untuk menghadapi kondisi jalan di beberapa wilayah Kaltim yang belum sepenuhnya mulus.
Menurutnya, kendaraan tersebut masih menjadi aset pemerintah daerah dan belum dilelang hingga saat ini. Saat ia mengakhiri masa jabatan dan meninggalkan rumah jabatan gubernur, mobil tersebut masih tersimpan di gudang milik Pemprov Kaltim.
"Alasan aja itu kalau tidak mobil untuk gubernur," ucapnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap alasan kebutuhan pengadaan kendaraan baru bagi kepala daerah.
Menurut Isran, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan pemanfaatan aset yang sudah ada sebelum melakukan pengadaan dengan nilai besar.
Ia juga menilai kebijakan belanja kendaraan dinas perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam pandangannya, prioritas utama pemerintah seharusnya berada pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta perbaikan layanan publik.
"Naikkan PAD-nya dong, baru beli mobil dinas mahal," kata dia.
Isu pengadaan kendaraan dinas dengan nilai tinggi memang kerap memicu kritik publik di berbagai daerah. Penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk fasilitas pejabat sering dipertanyakan ketika masih terdapat kebutuhan pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Di Kaltim, sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran daerah juga meningkat seiring berkembangnya wilayah tersebut sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini membuat berbagai kebijakan belanja pemerintah daerah menjadi perhatian lebih besar dari masyarakat.
Pernyataan Isran Noor pun menambah dinamika dalam diskusi publik mengenai etika penggunaan fasilitas negara oleh pejabat daerah. Meski disampaikan dengan gaya santai dan humor, komentarnya kembali mengangkat perdebatan mengenai batas antara kebutuhan operasional pejabat dan penggunaan fasilitas mewah.
Hingga kini, polemik mengenai mobil dinas Rp8,5 miliar tersebut masih menjadi topik yang terus diperbincangkan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait kebijakan pengadaan fasilitas pejabat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
