Dishub Samarinda Siapkan Skema Satu Arah di Terowongan untuk Atur Lalu Lintas

SuaraKaltim.id - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan rencana pengaturan lalu lintas di kawasan terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Lumba-lumba.

Skema yang disiapkan mengarah pada penerapan sistem satu arah guna mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar kawasan Sungai Dama.

Menurut Manalu, skema tersebut disusun untuk mengubah pola arus kendaraan yang selama ini terkonsentrasi pada satu titik.

Selama ini arus lalu lintas di kawasan tersebut cenderung menumpuk di Sungai Dama sehingga memicu kepadatan kendaraan pada jam tertentu.

Ia menjelaskan bahwa kendaraan dari Jalan Sultan Alimuddin nantinya akan diarahkan masuk ke dalam terowongan dan keluar menuju arah Lumba-lumba.

Dengan pola tersebut, arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi di Sungai Dama sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini.

"Kita buat satu arah. Jadi yang dari Jalan Alimuddin itu masuk ke dalam terowongan tersebut lalu keluar. Jadi tidak terfokus lagi ke Sungai Damak. Yang saat ini kan keluarnya dari semua arah ke Sungai Damak," ujar Manalu.

Ia menambahkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini membuat kendaraan dari Jalan Alimuddin masuk ke kawasan Sungai Dama sehingga memicu kemacetan pada titik tertentu. Dengan adanya terowongan, distribusi kendaraan diharapkan menjadi lebih merata.

"Yang dari Alimuddin kondisi existing itu masuk ke Sungai Dama sehingga terjadilah kerucut. Nah yang di Batu Sungai Damak kan sudah satu arah. Jadi semua itu nanti akan jadi masuk satu arah. Yang dari terowongan itu juga satu arah," katanya.

Dalam skema yang dirancang, kendaraan hanya dapat melintas dari arah Alimuddin menuju Lumba-lumba. Sistem tersebut dipilih untuk memastikan arus lalu lintas lebih teratur setelah terowongan beroperasi.

Selain pengaturan arus di terowongan, Dinas Perhubungan juga akan mengevaluasi kondisi jalan kolektor dan jalan lokal di sekitar kawasan tersebut. Evaluasi ini dilakukan setelah terowongan beroperasi dan data pergerakan kendaraan dapat dianalisis secara lebih menyeluruh.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya belum dapat memastikan perubahan apa saja yang akan diterapkan pada jalan-jalan di sekitar kawasan tersebut karena kondisi lalu lintas setelah terowongan beroperasi belum terlihat secara nyata.

"Untuk jalan-jalan kolektor lokal ini kami evaluasi lebih lanjut karena kan ini kita belum melihat kondisi existing sekarang bagaimana terkait dengan pergerakan dan distribusi perjalanan yang ada," kata Manalu.

Ia mengatakan bahwa kemungkinan perubahan pada ruas jalan akan dipertimbangkan setelah distribusi perjalanan kendaraan dapat dipetakan dengan lebih jelas. Kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil kebijakan lanjutan terkait manajemen lalu lintas.

"Kalau terkait dengan perbaikan jalan itu kan kami juga akan merekomendasikan ke DPR. Tetapi terkait dengan manajemen lalu lintas setelah kondisi beroperasi nanti terowongan ini akan kita kaji lebih lanjut. Kenapa? Karena kan kita belum melihat terkait dengan distribusi perjalanannya," ujarnya.

Manalu menjelaskan bahwa kajian distribusi perjalanan akan memperlihatkan ruas jalan mana saja yang mengalami kepadatan tinggi setelah terowongan digunakan. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang paling tepat.

"Kalau kita sudah bisa mendistribusi perjalanan, pembebanannya, kemudian ruas – ruas jalan mana yang cukup krodit itu kita akan coba nanti paling enggak sistem satu arah. Pasti kita buat begitu," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah ruas jalan yang selama ini berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.

Salah satu perhatian utama adalah aktivitas parkir di sekitar persimpangan jalan yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Menurut Manalu, aturan sebenarnya sudah mengatur larangan parkir dalam jarak tertentu dari persimpangan.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan kendaraan yang parkir di area tersebut sehingga menghambat pergerakan kendaraan lain.

"Secara undang-undang LLAJ yang saat ini kita lihat di kondisi existing di Kota Samarinda, 25 meter sebelum dari persimpangan itu sebenarnya tidak boleh ada parkir," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah tempat usaha kerap memilih lokasi di sekitar persimpangan jalan. Kondisi ini dinilai dapat menambah hambatan lalu lintas apabila tidak diatur dengan baik.

"Dan saat ini memang ada tempat usaha yang suka memilih lokasi di tempat persimpangan. Padahal itu kan hambatan lalu lintasnya cukup besar," kata dia.

Untuk memahami pola pergerakan kendaraan di kawasan tersebut, Dinas Perhubungan akan menggunakan pendekatan perencanaan transportasi yang dikenal sebagai four step model transportasi. Model ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek mobilitas masyarakat sebelum menentukan kebijakan transportasi.

"Kita akan ada namanya dalam four step model transportasi. Ada bangkitan tarikan perjalanan, kemudian distribusi perjalanan lalu lintas, kemudian pemilihan moda dan pembebanan," ujar Manalu.

Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan transportasi di Samarinda saat ini adalah dominasi kendaraan pribadi dalam aktivitas mobilitas masyarakat.

Menurut dia, kota ini belum memiliki sistem angkutan umum yang memadai sebagai alternatif transportasi.

"Pemilihan moda ini saat ini memang Kota Samarinda hanya berfokus kepada vehicle private kendaraan pribadi. Tidak ada angkutan umum," kata dia.

Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian kemacetan menjadi lebih sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan pengaturan lalu lintas di lapangan. Ia menilai bahwa keberadaan petugas lalu lintas saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemacetan jika masyarakat hanya memiliki pilihan kendaraan pribadi.

"Sekali lagi kemacetan lalu lintas itu tidak bisa ditangani oleh petugas. Karena mobilitas masyarakat hanya berfokus ke kendaraan pribadi sedangkan kapasitas jalan hanya terbatas," ujar Manalu.

Ia menilai bahwa penanganan kemacetan membutuhkan kebijakan yang lebih luas, termasuk menyediakan alternatif moda transportasi bagi masyarakat. Dengan adanya pilihan transportasi lain, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat dikurangi.

"Bagaimana kita mengatasi kemacetan dengan menghadirkan petugas itu secara logika tidak bisa. Kecuali kita ada pilihan masyarakat untuk mobilitasnya tidak lagi mengandalkan kendaraan pribadi," kata dia.

Dinas Perhubungan Samarinda berharap kondisi keuangan daerah memungkinkan pengembangan angkutan umum dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Manalu, pemerintah kota menargetkan penyediaan angkutan umum dapat kembali didorong pada 2026 akhir atau 2027.

"Makanya kami berharap dengan kondisi keuangan ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2026 akhir atau 2027 kita akan mendorong lagi tersedianya angkutan umum," ujarnya.

Ia mencontohkan kota lain yang telah menyediakan koridor angkutan umum sebagai pilihan mobilitas masyarakat. Keberadaan transportasi publik dinilai menjadi indikator penting dalam pembangunan sistem transportasi perkotaan.

“Sekali lagi negara yang maju atau kota yang maju tidak diukur ketika orang miskin mampu membeli mobil atau sepeda motor, tetapi ketika orang kaya mau menggunakan kendaraan umum,” kata Manalu.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa analisis bangkitan dan tarikan perjalanan menjadi bagian penting dalam perencanaan transportasi di sekitar kawasan terowongan. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat perubahan arus kendaraan setelah infrastruktur baru dibuka.

Menurut dia, kajian tersebut sebelumnya telah dilakukan melalui dokumen analisis dampak lalu lintas atau Andalalin yang disusun oleh pihak ketiga.

"Kemarin kan kita sudah survei Andalalin. Dokumen Andalalin ini dilihat dari kondisi existing lalu lintas yang ada," ujar Manalu.

Ia mengatakan bahwa kawasan yang berkepentingan dalam perubahan arus kendaraan antara lain Jembatan Sungai Dama dan Jalan Otto Iskandardinata. Dengan adanya terowongan, distribusi kendaraan di kedua ruas jalan tersebut diperkirakan akan berubah.

"Dengan ada pembukaan terowongan berarti ada rute jalan baru. Distribusinya pasti akan berubah," katanya.

Perubahan tersebut diperkirakan akan mengurangi beban kendaraan pada salah satu ruas jalan karena sebagian arus lalu lintas berpindah ke terowongan.

"Yang fokusnya ke Otto Iskandardinata akan berubah ke terowongan. Setelah terdistribusi maka beban dua jalan ini akan berbeda. Yang misalnya dulu satu mungkin jadi setengah ketika terowongan ini termanfaatkan," ujar Manalu.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap awal pembukaan terowongan kemungkinan akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas karena rasa ingin tahu masyarakat.

"Itu juga bisa menjadi salah satu bangkitan tarikan perjalanan masyarakat ke terowongan tersebut ketika baru dibuka," kata dia.

Manalu menegaskan bahwa seluruh pengaturan lalu lintas di kawasan terowongan akan ditetapkan setelah kajian distribusi perjalanan selesai dilakukan dan kondisi di lapangan dapat dianalisis secara menyeluruh.

Kontributor: Giovanni Gilbert