Wali Kota Samarinda Disebut Menolak PPKM Darurat, Begini Faktanya

SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun tiba-tiba santer diberitakan menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di wilayahnya. Pemberitaan yang sempat ditulis salah satu media lokal tersebut kemudian dibantah langsung olehnya.

Andi kemudian menggelar konferensi pers untuk meluruskan kabar tersebut. Digelar di Anjungan Karamumus Balai Kota Samarinda, dia menyatakan ada persepsi yang salah dalam pemberitaan tersebut.

"Yang benar adalah supaya jangan sampai Samarinda masuk kategori PPKM Darurat. Makanya, segala bentuk pencegahan dan penanganan kami optimalkan," katanya seperti dilansir Presisi.co-jaringan Suara.com pada Jumat (16/7/2021).

Dia mengemukakan, dalam berita tersebut, pemkot terkesan menolak PPKM Darurat.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Tinggi, Masjid Islamic Center Samarinda Pastikan Gelar Salat Idul Adha

Selain itu dia menyayangkan tidak adanya konfirmasi lanjutan soal pernyataan itu.

Lebih lanjut dia menyatakan, saat pertemuan dengan Panglima Kodam dan Kapolda Kaltim beberapa waktu lalu, tidak ada pernyataan perihal penolakan PPKM Darurat di Samarinda.

"Yang benar kami memohon doa agar secepatnya terhindar dari PPKM mikro dan darurat. Karena begitu beratnya tekanan ekonomi dalam PPKM Darurat," katanya.

Diketahui, dalam pemberitaan sebuah media lokal menyebut jika Andi Harun menolak penerapan PPKM Darurat di Samarinda yang disampaikan di hadapan Panglima Kodam Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim Herry Nahak saat di Ruang Rapat Utama Balai Kota Samarinda pada Selasa (13/7/2021).

Untuk diketahui, pada Kamis (15/7/2021) jumlah kasus Covid-19 di Kota Samarinda bertambah 202 kasus. Kemudian angka kematian akibat Covid-19 di ibu kota Kaltim juga bertambah 9 warga.

Baca Juga: Biaya Antar Mayat Covid-19 di Samarinda Rp 3 Juta, Wali Kota Andi Harun Pilih Langkah Ini