SuaraKaltim.id - Tudingan bertubi-tubi kepada pemeritah soal ganti cat pesawat kepresidenan, dari yang sebelumnya berwarna biru langit putih menjadi merah putih dari Politikus Demokrat akhirnya dibalas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pendukung pemerintah.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan bahkan langsung menyindir Politisi Partai Demokrat dengan istilah post colour syndrome.
"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan post colour syndrome, yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria kepada Suara.com, Rabu (4/8/2021).
Menurutnya, seharusnya yang dipermasalahkan adalah warna pesawat kepresidenan di zaman Susislo Bambang Yudhoyono yang berwarna biru langit-putih.
"Yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnanya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja. Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih?," sambungnya.
Selain sindiran, dia juga mengungkapkan sejumlah catatan mengenai pengecatan pesawat kepresidenan tersebut.
Pertama, menurutnya, rencana pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak 2019 dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.
"Kalau terkait anggaran, kita ininkan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya," katanya.
Kedua, Arteria menyebut, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah.
Baca Juga: Cat Ulang Pesawat RI 1, Arteria Skakmat Demokrat: Bendera Kita Merah Putih, Bukan Biru
"Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu," ungkapnya.
Terakhir, Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi, seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan.
"Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan maksud diubahnya warna pesawat tersebut.
"Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera bisa juga corona," kata Andi dalam cuitannya lewat akun Twitter pribadinya @Andiarief_ seperti dikutip Suara.com, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, pesawat kepresidenan yang berwarna biru langit kombinasi putih sengaja didesain untuk kamuflase menghindari serangan ketika terbang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran