SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase memastikan tak ada lagi pembelian mobil dinas pejabat baru bagi pegawai Pemkot Bontang. Ke depan, pemerintah hanya memberikan tunjangan uang operasional kendaraan kepada pejabat.
Dengan kebijakan itu, pejabat nantinya hanya menerima uang tunjangan kendaraan. Mereka bisa menggunakan mobil pribadi untuk mendukung kerja dinasnya. Rencananya, kebijakan itu mulai diterapkan setelah koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selesai.
Ia menambahkan, dirinya juga memerintahkan agar kebijakan ini dikaji mendalam supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kajian itu diharap bisa menunjukkan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas keuangan apabila skema pemberian tunjangan diterapkan.
"Ini baru pemaparan kajian yang mengerucut pada dua opsi, pertama mengganti jasa transportasi dan yang kedua menyewa kendaraan," katanya dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat, (8/10/2021).
Baca Juga: Perampok Rp 15 Ribu di Bontang Berhasil Ditangkap, Ancaman 12 Tahun Penjara Menanti
Wali Kota Basri mengaku, secara hitung-hitungan sederhana lebih hemat memberi tunjangan kendaraan ke pejabat, ketimbang menyewa ke pihak ketiga.
"Kalau saya lebih baik pengganti jasa transportasi, tapi akan dibicarakan dengan OPD untuk menentukan mana yang efisien," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Amiluddin mengatakan, di APBD-Perubahan 2021 sudah tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru.
Kendaraan baru hanya dibolehkan untuk jenis-jenis tertentu, semisal mobil pemadam.
"Jika mobil pejabat tidak lagi diadakan, jadi yang telah mengusulkan kemarin langsung kami coret," ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Bontang Singgung 4 Dinas Rawan Pungutan Liar di Wilayahnya, Apa Saja?
Ia mengatakan, hasil koordinasi dengan LAN kebijakan paling memungkinkan diambil yakni memberi tunjangan uang kendaraan ke pejabat. Rencananya, kebijakan itu mulai diterapkan tahun depan. Amiluddin menaksir, kebijakan pemberian tunjangan ke pejabat jauh lebih hemat.
Dengan kebijakan itu, Pemkot hanya perlu mengeluarkan anggaran Rp 11-13 miliar setahun. Jumlah ini lebih murah ketimbang perawatan kendaraan setiap tahun, seperti sekarang yang bisa menghabiskan Rp 60 miliar.
"Hasil koordinasi tadi mengerucut dari opsi menjadi 1, yaitu pemberian tunjangan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bagaimana Cara Melihat LHKPN Pejabat? Raffi Ahmad Janji Bakal Segera Laporkan Kekayaan
-
Donald Trump Mulai Susun Kabinet dan Pilih Pejabat Tinggi Pemerintahan Amerika Serikat
-
Daftar Kerabat Raffi Ahmad yang Resmi Jadi Pejabat
-
Pesan Presiden Prabowo di Depan Pejabat Pemerintah: 'Harimau Mati Meninggalkan Belang
-
Langkah Baru Pindad: Kendaraan Maung Siap Didesain Ulang untuk Para Menteri
Tag
Terpopuler
- Sritex Resmi PHK Ribuan Karyawannya, BNI jadi Satu-satunya Bank BUMN yang 'Nyangkut' Rp374 Miliar
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Pendidikan Intan Srinita, Ketahuan Bersih-bersih usai Sebut Roy Suryo Pemilik Akun Fufufafa?
- Tanggapi Kisruh Andre Taulany Parodikan Gelar Raffi Ahmad, Feni Rose: Lagian Kantor yang Kasih di Ruko
- Dilaporkan Aliansi Bugis, Denny Sumargo bikin Permintaan Maaf Terbuka
Pilihan
-
Harga Emas Antam Lagi-lagi Jatuh Terjungkal Hari Ini
-
Prediksi Timnas Indonesia vs Jepang: Hanya Misi Sulit, Tapi Bukan Mustahil Garuda!
-
KUR Tak Termasuk Hapus Buku Kredit Macet, Ini Penjelasannya
-
Menakar Persentase Kemenangan Timnas Indonesia vs Jepang, Bukan Mustahil?
-
Siapa Rauf Purnama, TKN Prabowo-Gibran yang Kini Jadi Komisaris Utama Antam
Terkini
-
Bersama Akademisi dan Media, Bawaslu Kaltim Edukasi Publik soal Praktik Curang di Pilkada
-
Basri Rase Bantah Arahan Politik ke ASN, Sebut Pertemuan Hanya Obrolan Santai dengan Komunitas Motor
-
Pemprov Kaltim Optimalkan Data Presisi untuk Perencanaan yang Tepat dan Efisien Demi IKN
-
Foto Pejabat Bontang dan Kandidat Pilkada Basri Rase di Kafe Cemangi Tuai Sorotan
-
Akademisi UMKT: Masyarakat Harus Bersikap Aktif untuk Cegah Politisasi dan Politik Uang