SuaraKaltim.id - Rencana perbaikan jalanan di Kota Bontang di penghujung tahun dipastikan batal terlaksana. Hal itu menyusul APBD-Perubahan 2021 Provinsi Kaltim gagal digelar tahun ini.
Padahal, ada 5 kegiatan Pemkot Bontang yang diusulkan dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim. Adapun 5 proyek itu meliputi, perbaikan dan pengecoran Jalan Satya Lencana, di Bontang Bontang Lestari senilai Rp 10 miliar.
Kemudian, perbaikan Jalan Soekarno - Hatta (eks Jalan Flores) senilai Rp 8 miliar. Lalu perbaikan jalanan di dalam kota dengan total Rp 10 miliar di 3 titik.
Jalanan di dalam kota seperti Jalan Tennis, di Kelurahan Api-Api, rencananya akhir tahun sudah mulus dilapisi aspal dengan nilai proyek Rp 5 miliar.
Baca Juga: Kasus Oknum Dosen Unijaya Bubarkan Paksa Pendemo, Polisi Mulai Panggil Saksi
Begitu juga dengan jalanan di Perumahan Bukit Sintuk, Kelurahan Belimbing senilai Rp 2,5 miliar. Serta jalanan nasional di tengah kota sudah direncanakan bakal dilapisi aspal Rp 2,5 miliar.
"Semua usulan itu tidak bisa terlaksana tahun ini, karena belum disahkan dan waktu pengerjaan juga sangat mepet," kata Kepala Bidang Bina Marga PUPRK, Bina Antariansyah, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com Kamis (14/10/2021)
Walhasil, Pemkot Bontang pun masih belum bisa berbuat banyak terutama dalam perbaikan jalan.
"Kita upayakan di 2022 mendatang semoga tidak ada halangan dan bisa berjalan," ucapnya.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyayangkan perbaikan jalan di Bontang harus tertunda tahun depan. Ia mengaku sudah meminta agar Pemkot Bontang memperbaiki jalanan yang rusak dengan biaya APBD Bontang, tak harus menunggu dukungan keuangan dari Provinsi Kaltim.
Baca Juga: Pengecer Sabu di Bontang Diringkus, Pemasok Narkoba Buron
Pemerintah tak bisa menggunakan alasan kewenangan, walaupun jalanan itu menjadi tugas dari APBN pusat atau provinsi. Sebab, pemerintah diberikan kewenangan apalagi untuk kegiatan yang bersifat mendesak, seperti perbaikan jalan Bontang Lestari dan peningkatan jalan di tengah Kota.
"Sejatinya Bankeu Provinsi itu diperlukan ketika ada anggaran kegiatan yang dianggap perlu dalam tahun berjalan," terangnya.
Dari kasus ini, pemerintah harus bisa mengambil pelajaran. Tak perlu menunggu dukungan anggaran dari APBD Provinsi apabila kondisi keuangan di Bontang cukup.
"Dengan tidak adanya kucuran Bankeu yah akhirnya buat pemkot gigit jari. Ini harusnya dijadikan pelajaran buat pemkot bontang dan juga adanya alokasi anggaran tambahan yang masuk di tahun berjalan," ucapnya.
Tahun ini, lanjut dia, akibat pengesahan APBD-Perubahan Kaltim tertunda. Walhasil, tak ada pengerjaan perbaikan jalan padahal sifatnya prioritas dan mendesak.
"Ketika ada anggaran yg dianggap penting jangan memposting hanya dari Bankeu yg memang tidak ada kepastian jaminan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ngadu soal Jalan Rusak hingga Minim Puskesmas, Legislator Minta Pemprov Satset Urus Keluhan Warga Jaktim
-
Jelang Lengser, Jokowi Masih Resmikan Infrastruktur
-
Tingkatkan Ekonomi Rakyat, SIG Garap Pembangunan Jalan di Rembang dan Blora
-
Perbaikan Jalan Nasional di Daerah Penghasil Nikel Terbesar RI Terus Berlanjut
-
Link Download Mod BUSSID Jalan Rusak, Bikin Berkendara Makin Menantang!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
-
Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot
-
Komersialisasi Bandara IKN Tunggu Revisi Perpres 131/2023, Kata Wamenhub Suntana
-
Tim Resmob Tangkap Pelaku Pembunuhan Tragis di Morowali yang Kabur ke Kaltim