SuaraKaltim.id - Untuk menciptakan kawasan lalu lintas yang lancar, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan rutin melakukan penertiban terhadap parkir liar yang ada di Kota Pelabuhan.
Kepala Dishub Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan, dari kegiatan razia yang dilaksanakan petugas Dishub di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan Tengah beberapa hari lalu, dilaporkan puluhan kendaraan berbagai jenis melanggar aturan parkir.
Katanya, ada 38 kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan jenis pick-up dan angkot yang dijaring oleh pihaknya.
“Semua kendaraan tersebut terjaring karena telah melakukan pelanggaran parkir secara sembarangan atau tidak pada tempatnya,” ujarnya disadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Selasa (26/10/2021).
Ia menjelaskan, di dalam kegiatan razia memang menyasar ketertiban angkutan umum. Baik angkot dan angkutan barang, termasuk parkir liar dan penjualan buah yang menggunakan kendaraan.
“Dalam razia itu kami mengecek kendaraannya karena sudah beralih fungsi dari angkutan, tapi dipakai jualan gak boleh,” akunya.
Katanya, selama Covid-19 tim Dishub ini dimasukan dalam Satgas Kota seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan (Diskes), serta BPBD sebagai salah satu tim yang melakukan penutupan jalan untuk pengetatan protokol kesehatan (Prokes).
“Jadi selama Covid-19 tim Dishub bergerak di lapangan untuk pencegahan Covid, setelah PPKM turun di level 2 dan sesuai dengan visi misi Walikota menjadikan kota yang myaman dihuni dan modern, otomatis kota ini harus terjaga ketertibannya, untuk itu bidang perhubungan yang terkait melakukan penertiban yakni angkutan barang dan angkutan orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama PPKM turun ke level 2, aktivitas masyarakat dirasakan mulai semakin banyak. Parkir liar tersebut dikatakan bisa menghambat aktivitas masyarakat.
Baca Juga: Usut Dugaan Cashback di Pelabuhan Kariangau, Kejari Balikpapan Panggil Operator Kapal
“Salah satunya angkutan barang yang bisa menimbulkan kecelakaan, kami tindak sesuai dengan kegiatan di lapangan,” akunya.
Terkait mereka yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa teguran dan ada juga yang diberi tindakan tegas lainnya. Seperti yang terjadi di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kilometer 13 yang menuju ke Peti Kemas.
“Jika kendaraannya terparkir disitu nggak ada sopirnya, maka kita pasang imbauan, tapi kalau ada sopirnya langsung kita tindak di tempat karena masuk dalam razia gabungan."
“Kalau melanggar rambu tindakannya dari kepolisian dalam hal ini Satlantas, kalau terkait angkutan barangnya baru Dishub yang menindak dari KIR nya yang mati atau tidak,” tuturnya.
Perlu diketahui jika dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas angkutan jalan, tidak boleh parkir kendaraan yang berada di status jalan nasional dan provinsi, yang boleh ditetapkan parkir dipinggir jalan hanya status jalan kota dan sudah ditetapkan melalui keputusan Walikota.
“Tidak semua jalan dalam kota bisa dijadikan tempat parkir, kecuali ditanda rambu parkir dan ada markanya, diluar itu gak boleh parkir dan dapat tindakan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Kembali Disambut Rizky Ridho Hingga Yakob Sayuri
- Pemain Keturunan Rp260,7 Miliar Bawa Kabar Baik Setelah Mauro Zijlstra Proses Naturalisasi
- 4 Pilihan Alas Bedak Wardah yang Bikin Glowing dan Tahan Lama, Murah tapi Berkualitas!
- 4 Rekomendasi Sepatu Running Adidas Rp500 Ribuan, Favorit Pelari Pemula
- 6 Rekomendasi Lipstik yang Tahan Lama Terbaik, Harga Terjangkau Mulai Rp30 Ribuan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Xiaomi RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik 2025
-
Bertemu Rocky Gerung, Kapolri Singgung Pepatah Tentang Teman dan Musuh
-
3 Rekomendasi HP Murah Samsung RAM Besar 8 GB Memori 256 GB, Harga Cuma Rp 2 Jutaan
-
9 Sepatu Lari Murah Rp500 Ribu ke Bawah di Shopee, Performa Nyaman Desain Keren!
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
Terkini
-
Demi IKN yang Aman, Polres PPU Tindak Pelanggar Lalu Lintas di Benuo Taka
-
Melanggar Perda! Truk Tambang Diingatkan Tak Gunakan Jalan Umum
-
Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
-
IKN Tersendat di Pemaluan, Otorita Desak Penyelesaian Lahan
-
Rp 700 Miliar untuk Pendidikan, Pemprov Kaltim Perkuat Sekolah Swasta