Ada 5 Pegawai di Kutim Positif Memakai Narkoba, Sama Seperti Bontang, Tak Ada Pemecatan

SuaraKaltim.id - Ada 5 pegawai yang terdiri dari tenaga kontrak dan PNS di Pemkab Kutim positif menggunakan narkoba. Hal ini terungkap usai Badan Narkotika Kabupaten bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur (Kutim), menggelar tes urine terhadap pegawai pemerintahan.

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengakui bahwa kegiatan tes urine bagi pegawai dirasa sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Pasalnya, ia tak ingin sebagai pelayan masyarakat tapi ternyata adalah orang-orang yang pakai narkoba.

“Tes ini akan terus berlanjut, kita tidak ingin pegawai kita yang merupakan bagian pelayanan justru menggunakan narkoba, ini jelas akan mempengaruhi kinerja mereka,” katanya melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (21/12/2021).

Dalam pelaksanaan tes urine, orang nomor dua di Kutim itu berharap seluruh pegawai pemerintah Kutim tak ada yang terindikasi. Namun, pada kenyataannya ada 5 pegawai yang hasil tesnya terindikasi positif mengkonsumsi narkoba.

Baca Juga: Wahau dan Kongbeng Banjir 2 meter selama Berhari-hari, BPBD Kerahkan 5 Personil

Pihaknya tak memberi sanksi ataupun pemberhentian. Melainkan, itu akan dilakukan rehabilitasi. Nantinya beberapa pegawai tersebut akan ditangani oleh kepolisian untuk mendapat pendampingan.

Katanya pula, pegawai yang terindikasi narkoba tetapi berani menjalankan tes urine maka itu dinilai suatu keberanian. Maksudnya, memberanikan diri ikut dalam tes urine.

“Itu dilakukan dengan kesadaran tidak perlu kita sanksi, paling tidak kita rehabilitasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, sanksi tak diberikan karena ia memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berubah. Terkecuali ketika pegawainya kedapatan di luar lingkup pemerintah itu kembali risiko personal masing-masing.

“Kecuali dia lagi kedapatan lagi makai, itu bukan ranah kita lagi tapi proses hukum yang berjalan,” paparnya.

Baca Juga: Oknum ASN Pemkab Lampung Selatan Ditangkap Kasus Narkoba

Ia pun berharap kepada seluruh pegawai baik yang masih berstatus TK2D maupun PNS agar menjauhi barang haram itu. Sebab menurutnya, tentu banyak hal yang dirugikan bagi si pengguna baik terhadap dirinya sendiri dan berpengaruh pula kepada pelayanan untuk masyarakat.