SuaraKaltim.id - Perjuangan orang tua siswa dan siswa-siswi SMAN 10 Samarinda untuk tetap bersekolah di lokasi Yayasan Melati terus dilakukan. Ratusan siswa-siswi SMAN 10 Samarinda bersama para orang tua siswa, serta didampingi pengurus Paguyuban, pengurus Asosiasi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), dan Forum RT Loa Janan Ilir menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kaltim.
Para siswa-siswi hadir menggunakan seragam sekolah, sembari membentangkan beberapa spanduk berisikan kritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Lebih kurang 1 jam menyampaikan orasi. Perwakilan massa aksi diterima oleh beberapa anggota DPRD Kaltim untuk masuk menyampaikan tuntutan mereka.
Tiga tuntutan yang disampaikan yakni, pertama, meminta DPRD Kaltim untuk dapat memanggil Gubernur Kaltim, Isran Noor agar membatalkan pemindahan SMAN 10 Samarinda, dari jalan HAAM Riffadin ke lokasi Education Center. Kedua, meminta DPRD Kaltim untuk meminta Gubernur dan Dinas Pendidikan Kaltim untuk memerintahkan Yayasan Melati keluar dari wilayah tanah Pemprov Kaltim, untuk tidak lagi mengelola aset pemerintah.
Ketiga, memastikan hal masyarakat di tiga kecamatan, Samarinda Seberang, Palaran dan Loa Janan Ilir untuk mendapatkan sistem pendidikan zonasi.
"SMA 10 ini sekolah unggulan. Sudah banyak prestasi yang ditorehkan. Sehingga ini menjadi aset dari Samarinda Seberang ataupun aset di tiga kecamatan," ujar, Suswanto salah satu orang tua siswa yang hadir, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (3/1/2022).
Ia menambahkan, pemindahan ini sangat berdampak pada kapasitas sekolah yang ada di wilayah tersebut. Pasalnya, hanya dengan adanya SMAN 10 saja belum mampu menampung para siswa dengan sistem zonasi.
"Kenapa gak sekolah di jalan HAAM Riffadin saja yang disempurnakan fasilitasnya," tuturnya.
Disebutkan bahwa pihak SMAN 10 Samarinda telah 6 kali melakukan hearing dengan DPRD Kaltim. Namun dari hasil hearing belum ada respon dari Gubernur Kaltim.
"Intinya orang tua dan siswa akan tetap bersikukuh menempati sekolah. Akan ada tuntutan lain yang kami persiapkan," imbuhnya.
Baca Juga: Pro Bebaya, Andi Harun: ASN dan Ketua RT yang Korupsi Siap-siap Diberhentikan!
Terpisah, salah satu anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub yang menerima kedatangan orang tua siswa dan para siswa-siswi mengatakan, DPRD selaku lembaga yang dipilih oleh masyarakat telah melakukan fungsinya dengan menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Kaltim.
Namun, sambungnya, Gubernur Kaltim tetap bersikukuh dengan keputusan memindahkan SMAN 10 Samarinda ke lokasi Education Center.
"Semua aspirasi sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Yang jadi masalah sikapnya Gubernur tetap bersikukuh ingin memindahkan SMAN 10. Disitu masalahnya," ujarnya.
Disinggung apakah Dewan sependapat dengan tuntutan orang tua siswa dan para siswa, Politisi PPP itu menyebut gabungan komisi menilai sekolah SMAN 10 Melati tidak perlu berpindah ke tempat lain.
"Ya kalau hasil hearing kita gabungan komisi sebetulnya menurut saya tidak harus pindah. Kan masih bisa belajar bersama seperti dulu. Kenapa sekarang tidak bisa. Itu jadi pertanyaan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pemain Keturunan yang Menunggu Diperkenalkan PSSI usai Mauro Zijlstra
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Usai Kena OTT KPK, Beredar Foto Immanuel Ebenezer Terbaring Dengan Alat Bantu Medis
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Terbukti Tak Ada Hubungan, Kenapa Ridwan Kamil Dulu Kirim Uang Bulanan ke Lisa Mariana?
Pilihan
-
Mantan Wali Kota Solo Teguh Prakosa Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPC PDIP Solo
-
Gaji Anggota DPR Pajaknya Ditanggung Negara
-
BREAKING NEWS! Timnas Indonesia Batal Hadapi Kuwait di FIFA Matchday September 2025
-
Ditemukan di Tempat Sampah, Ditolak Panti Asuhan: Kisah Lily yang Jadi Jawaban Doa Nagita Slavina
-
Harga Emas Antam Hari Ini Lebih Murah Rp 4.000 Jadi Dibanderol Rp 1.929.000 per Gram
Terkini
-
Uji Coba di 38 Titik, Samarinda Matangkan Sistem Parkir Berlangganan
-
PPU Hadapi 101 Ton Sampah per Hari, Apa Kunci Penopang Kebersihan IKN?
-
AJI Kritik Pernyataan Rahmad Masud Soal Berita PBB: Hak Jawab atau Dewan Pers
-
Tambang Ilegal di Kukar Tak Kunjung Tuntas, Kades Santan Ulu: Lagu Lama Mas
-
1.453 Pelajar PPU Terima Beasiswa, Disiapkan Jadi SDM Unggul untuk IKN