Pengerjaan Sudah 85 Persen, Pembangunan Bendungan Lawe-lawe Terhenti, Padahal Buat Penunjang IKN: Harus Didiskusikan

SuaraKaltim.id - Pembangunan lanjutan Bendungan Lawe-lawe di Penajam Paser Utara (PPU) disebut membutuhkan dana lebih kurang Rp 120 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten, Nicko Herlambang.

Ia mengatakan, proyek tersebut sudah separuh jalan. Untuk bisa mempereoleh bantuan anggaran pembangunan lanjutan dari Pemerintah Pusat pun dirasa sulit.

"Lanjutan pembangunan Bendungan Lawe-lawe harus didiskusikan dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD," ujarnya, melansir dari ANTARA, Rabu (9/2/2022).

Ia mengaku, pembangunan lanjutan bendungan yang berada di Lawe-lawe tersebut terlebih dahulu akan didiskusikan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa dan DPRD Benuo Taka.

Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, belum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Lawe-lawe. Hal itu terjadi lantaran anggaran terbatas.

Pembangunan bendungan Lawe-lawe tersebut perlu dilanjutkan untuk menyongsong pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah PPU dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Menyangkut pemindahan ibu kota negara, pemerintah pusat terlebih dahulu membangun bendungan. Seharusnya pemerintah kabupaten juga harus selesaikan Bendungan Lawe-Lawe," ucapnya.

"Untuk tuntaskan Bendungan Lawe-Lawe itu diperhitungkan masih butuh anggaran sekitar Rp120 miliar," tambahnya.

Pemkab PPU mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 179 miliar untuk pembangunan Bendungan Lawe-lawe dengan skema anggaran tahun jamak. Atau multiyears.

Baca Juga: Ketua DAD PPU Helena Samuel Legi Sambut Baik IKN di Kaltim, Sebut Perpindahan Merupakan Kebutuhan

Proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dilaksanakan sejak 2014 tersebut resmi dihentikan pada November 2017, dengan kondisi pengerjaan sekitar 85 persen. Pembangunan bendungan untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih itu terhenti karena kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurun, sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan pengerjaan.