SuaraKaltim.id - Pemkot Bontang berupaya meminta pemerintah pusat agar tak menghapus pegawai non PNS di tahun 2023 nanti. Pemkot dan DPRD khawatir penghapusan tenaga honorer di Bontang akan melahirkan pengangguran baru.
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan berkonsultasi lebih lanjut terkait rencana Pemerintah Pusat meniadakan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah.
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan komunikasi itu bertujuan untuk memperjelas nasib 2.314 honorer yang ada di Kota Bontang. Pasalnya, tenaga honorer dinilai sangat membantu kerja-kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih kurang.
"Di Tahun 2023 kan rencananya akan dihapus. Makanya kita berharap ada kebijakan terbaru. Untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorer," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bontang, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).
Lebih lanjut, ia juga akan melakukan komunikasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim soal sikap Gubernur yang tidak akan menghapus tenaga kerja honorer. Hanya saja sikap Gubernur Kaltim Isran Noor belum bisa diselaraskan.
Lantaran dianggap akan bersinggungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 soal penghapusan tenaga honorer.
"Coba nanti kita selaraskan bagaimana sikap yang akan di ambil," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin, juga akan menindaklanjuti soal nasib para tenaga honorer yang akan diputus pada 2023 mendatang.
Menurutnya aturan tersebut akan menciptakan pengangguran baru di Kota Bontang. Apalagi, dikatakan Muslimin tenaga honorer masih diperlukan.
Baca Juga: Viral, 36 Ton Minyak Goreng Dikirim ke Bontang, Ternyata Cuma Segini
"Akan memperjuangkan sampai ke pemerintah pusat. Makanya kami minta BKPSDM untuk melibatkan kita dalam koordinasi tersebut," ucapnya.
Selanjutnya politisi Golkar ini juga, mendukung sikap Gubernur Kaltim Isran Noor yang juga berpandangan akan mempertahankan tenaga honorer.
Untuk memastikan Pemerintah Pusat juga harus melihat situasi dan kondisi beban kerja di Pemda. Muslimin beranggapan seluruh daerah pun memiliki pendapat yang sama terkait kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer
"Pasti keteteran ini kerja Pemkot. Kita minta DPRD dan Pemkot Bontang mendatangi Kantor Kemnpan-RB," pungkasnya
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Harga Emas Antam Anteng di Hari Lahir Pancasila, Berikut Daftar Lengkapnya
-
Komitmen GCG dan Efisiensi BUMN Mendapat Dukungan dari Kalangan Pengamat
-
Kaltim Berusaha Jaga Harga Sawit Pasca Pidato Prabowo soal Ekspor Terpusat
-
QLola by BRI Hadir sebagai Strategi Cerdas Mengelola Payroll Perusahaan Secara Efisien
-
BRI Kartu Kredit Tawarkan Berbagai Keuntungan bagi Para Traveler, Yuk Cek di Sini!