SuaraKaltim.id - Pengamat tata kota, Warsilan angkat bicara mengenai penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pengajar S2 Lingkungan di Universitas Mulawarman itu menyebut, selesainya persoalan klasik yang menghantui Kota Tepian ini, sangat tergantung dengan konsistensi Pemkot dalam menjalankan program penanggulangan banjir.
"Program kerja saya pikir sudah ada. Mulai dari jangka panjang, menengah dan pendek. Jadi, harus konsisten dan bertahap, mulai dari anggaran yang cukup dan arahnya jelas supaya bisa tercapai," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (24/3/2022).
Dengan bijak, ia sampaikan jika program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh para pemimpin Samarinda, memang tak layak untuk dibanding-bandingkan.
Kendati demikian, upaya Wali Kota Samarinda Andi harun bersama wakilnya, Rusmadi semenjak dilantik, memang sudah menunjukkan progres yang harus diakui publik.
“Ada perubahan signifikan, mulai dari revitalisasi drainase dan program pengendalian banjir seperti pembangunan polder atau embung, sudah mulai terlihat. DAS Sungai Karang Mumus yang jadi masalah utama sedimentasi juga sudah dibenahi,” sebutnya.
Ia menyebut, persoalan banjir di ibu kota Provinsi Kaltim ini memang bukan menjadi tanggung jawab atau tugas rumah pemerintahan Andi Harun saja. Persoalan yang sama, juga dirasakan oleh bupati atau wali kota di daerah lainnya.
“Penanganannya perlu komperhensif, mulai dari reboisasi di hulu dan sistem das dihilir diperbaiki serta perbaikan dan perawatan drainase perkotaannya," jelasnya.
Banjir yang kerap terjadi saat curah hujan sedang tinggi, atau pasangan air Sungai Mahakam juga banyak disebabkan oleh degradasi lingkungan. Terlebih, jika salurannya air terhambat.
Ditambah, dengan masifnya pembangunan kawasan pemukiman yang mengurangi lahan serapan. Menurutnya hal itu juga menjadi peneybab.
“Artinya daya tampung lahan untuk air hujan yang tersedia fungsinya berubah. Daerah yang sebelumnya menjadi area tangkapan air, sudah berubah fungsi," ucapnya.
Di sisi lain, Samarinda juga disebutnya memiliki topografi wilayah yang cukup rendah. Pun demikian dengan kondisi tanah yang disebut Warsilan, jenuh menyimpan air.
“Artinya, dengan perencanaan yang sudah ditentukan serta berkelanjutan maka air sebenarnya bisa dikendalikan," tuturnya.
Dengan begitu diperlukan konsistensi pemerintah kota Samarinda untuk menangani banjir yang bisa menjadi biang masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Jadwal Buka Puasa Ramadan di Samarinda, Rabu 25 Februari 2026
-
Harga Mobil Dinas Rp8,5 M, Gubernur Kaltim: Masa Mobil Kepala Daerah ala Kadarnya?
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Rabu 25 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Selasa 24 Februari 2026
-
Bos Tambang Batu Bara di Kaltim Ditahan, Disebut Rugikan Negara Rp500 Miliar