SuaraKaltim.id - Pengamat tata kota, Warsilan angkat bicara mengenai penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pengajar S2 Lingkungan di Universitas Mulawarman itu menyebut, selesainya persoalan klasik yang menghantui Kota Tepian ini, sangat tergantung dengan konsistensi Pemkot dalam menjalankan program penanggulangan banjir.
"Program kerja saya pikir sudah ada. Mulai dari jangka panjang, menengah dan pendek. Jadi, harus konsisten dan bertahap, mulai dari anggaran yang cukup dan arahnya jelas supaya bisa tercapai," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis (24/3/2022).
Dengan bijak, ia sampaikan jika program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh para pemimpin Samarinda, memang tak layak untuk dibanding-bandingkan.
Kendati demikian, upaya Wali Kota Samarinda Andi harun bersama wakilnya, Rusmadi semenjak dilantik, memang sudah menunjukkan progres yang harus diakui publik.
“Ada perubahan signifikan, mulai dari revitalisasi drainase dan program pengendalian banjir seperti pembangunan polder atau embung, sudah mulai terlihat. DAS Sungai Karang Mumus yang jadi masalah utama sedimentasi juga sudah dibenahi,” sebutnya.
Ia menyebut, persoalan banjir di ibu kota Provinsi Kaltim ini memang bukan menjadi tanggung jawab atau tugas rumah pemerintahan Andi Harun saja. Persoalan yang sama, juga dirasakan oleh bupati atau wali kota di daerah lainnya.
“Penanganannya perlu komperhensif, mulai dari reboisasi di hulu dan sistem das dihilir diperbaiki serta perbaikan dan perawatan drainase perkotaannya," jelasnya.
Banjir yang kerap terjadi saat curah hujan sedang tinggi, atau pasangan air Sungai Mahakam juga banyak disebabkan oleh degradasi lingkungan. Terlebih, jika salurannya air terhambat.
Ditambah, dengan masifnya pembangunan kawasan pemukiman yang mengurangi lahan serapan. Menurutnya hal itu juga menjadi peneybab.
“Artinya daya tampung lahan untuk air hujan yang tersedia fungsinya berubah. Daerah yang sebelumnya menjadi area tangkapan air, sudah berubah fungsi," ucapnya.
Di sisi lain, Samarinda juga disebutnya memiliki topografi wilayah yang cukup rendah. Pun demikian dengan kondisi tanah yang disebut Warsilan, jenuh menyimpan air.
“Artinya, dengan perencanaan yang sudah ditentukan serta berkelanjutan maka air sebenarnya bisa dikendalikan," tuturnya.
Dengan begitu diperlukan konsistensi pemerintah kota Samarinda untuk menangani banjir yang bisa menjadi biang masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis