SuaraKaltim.id - BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Timur (TPID Kaltim) terus melakukan optimalisasi pengendalian inflasi untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga energi terhadap komoditas pangan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BI Kaltim, Ricky Perdana Gozali belum lama ini. Ia mengatakan, hal itu akan dioptimalisasi terus.
"Optimalisasi yang terus kami lakukan adalah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah berjalan sejak bulan lalu hingga saat ini dan akan terus berlanjut," ujarnya, melansir dari ANTARA, Rabu (5/10/2022).
Langkah yang dilakukan antara lain TPID Kaltim dan TPID Kota Samarinda meluncurkan GNPIP yang meliputi beberapa program unggulan pengendalian inflasi.
Sejumlah program unggulan itu seperti gerakan urban farming berupa menanam 7.700 bibit cabai untuk masyarakat, gelar pasar murah dan operasi pasar, kerja sama dengan daerah sumber komoditas pangan utamanya beras, digitalisasi pemasaran dan pembayaran komoditas inflasi, serta koordinasi insentif fiskal.
"Sejumlah upaya yang dilaksanakan oleh TPID di wilayah Kaltim ditempuh melalui sinergi dan dukungan seluruh pihak, agar daya beli masyarakat terjaga untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi Kaltim," ujarnya.
Dari berbagai langkah tersebut, lanjutnya, hasilnya kemudian mampu menekan laju inflasi. Seperti pada September 2022 dengan indeks harga konsumen (IHK) Kaltim tercatat inflasi sebesar 0,85 persen (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,26 persen.
Capaian ini membuat inflasi tahunan Kaltim pada September 2022 sebesar 5,69 persen (Year-on-Year/yoy), lebih rendah ketimbang capaian nasional yang berada pada 5,95 persen (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada September bersumber dari peningkatan harga pada kelompok transportasi, namun inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Baca Juga: Transportasi Penyumbang Inflasi Terbesar di Purwokerto dan Cilacap
Ia melanjutkan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi dampak dari meningkatnya biaya energi global merupakan kontributor inflasi pada kelompok transportasi.
Komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi hingga 8,12 persen (Month-to-Month/mtm) adalah BBM dan angkutan dalam kota.
"Penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah alih subsidi, yakni kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal negara," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
BRI Buka Penawaran ORI030, Investasi ORI Aman dengan Kupon Bulanan
-
BRI Peduli Percepat UMKM Perempuan Bogor Tembus Pasar Lewat Olahan Buah Pala
-
Suara.com Audiensi dengan KPID Kaltim, Bahas Masa Depan Industri Media
-
BRI Tekan Cost of Fund ke 2,33 Persen, Profitabilitas Makin Kokoh Berkat Penguatan CASA
-
Kantor Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara Digeledah Terkait Korupsi Insentif Guru