Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
Ilustrasi mobil dinas. [Istimewa]

Di awal Oktober 2021 lalu, Basri menyatakan tak lagi membeli mobil dinas baru. Ia menyarankan pemberian tunjangan ke pejabat karena lebih irit.

Belakangan komitmen itu dilanggar. Pemkot Bontang memilih membelanjakan anggaran untuk unit baru. 

"Tanya bu Sekda ya, karena sempat dikaji waktu itu," ujar Basri.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bontang Aji Erlynawati menerangkan kajian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) soal pengadaan mobil masih dipertimbangkan. 

Baca Juga: Ke Porprov Kaltim, Kontingen Tarung Derajat Bontang Kecelakaan, Kaca Mobil Pecah

Pemerintah belum memutuskan untuk menyewa atau memberi tunjangan kendaraan ke pejabat. Pun demikian, pembelian mobil dinas didasari dengan kondisi kelayakan mobil. 

"Kita masih pertimbangkan juga hasil kajian LAN RI soal efesiensi anggaran dengan menyewa atau menggunakan mobil pribadi sebagai penunjang kinerja," sambungnya.

Inkonsisten

Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai pernyataan wali kota tak konsisten. Keputusan pembelian mobil baru seharusnya perlu dihitung untung dan ruginya.

"Kalau mobil baru dibeli berarti ada perawatan lagi, dan mobil lama itu jadi beban aset," katanya.

Baca Juga: Duh, Pemkot Bontang Diam-diam Beli Mobil Dinas Baru untuk 3 Kepala OPD

Dikonfirmasi terpisah Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, Pemkot Bontang dianggap ingkar janji dengan kebijakan yang sudah dibuat. 

Dirinya bahkan menilai sikap politis yang tidak konsisten itu selalu ditampakkan. Hal itu tentu membuat pemerintahan yang dipimpin oleh politikus semakin rusak.

"Para politisi terlalu enteng mengumbar janji. Hal ini yang membuat citra politik makin buruk dimata publik. Mestinya para politisi yang suka ingkar janji, dihukum oleh publik dengan cara tidak akan memilihnya kembali," terang pria yang sering disapa Castro.

Load More