SuaraKaltim.id - Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifudin HR mengungkapkan keraguannya terhadap data kemiskinan ekstrem yang disebut ada di PPU.
Dalam pandangannya, Syarifudin menganggap bahwa kriteria kemiskinan ekstrem dengan pendapatan Rp 12 ribu per bulan sangat tidak sesuai dengan kondisi di PPU.
"Pertama-tama saya tidak percaya dengan adanya kemiskinan ekstrem di PPU, sangat tidak percaya. Kemiskinan ekstrem itu ada kriterianya, yang pendapatannya Rp 12 ribu,” ujarnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (17/11/2023).
Ia meragukan adanya kemiskinan ekstrem dengan pendapatan seminim itu di PPU. Ia mengatakan, data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Minta Pusat Akomodir Seluruh Pegawai
“Yang menjadi pertanyaan, kemiskinan ekstrem ini datanya dari mana, kami sudah bicara dengan Dinsos saat ada pertemuan dengan Komisi II DPRD PPU, itu kan data langsung dari pusat. Enggak ada pendapatan orang sekecil itu di PPU," lanjutnya.
Ia menekankan, kemiskinan ekstrem tak hanya dapat didefinisikan dari aspek pendapatan, tetapi juga dari kondisi rumah dan faktor lain.
"Kemiskinan ekstrem itu harus dilihat rumahnya seperti apa, kan ada itu semua kriterianya, jadi kalau saya enggak terlalu percaya. Kalau memang bantuan itu sudah pasti ada bantuan dari pemerintah pusat. Itu sudah ada datanya semua datanya diambil dari DTKS Dinsos," tegasnya.
Ia juga mengekspresikan kebingungan mengenai lokasi atau area di PPU yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem, menyoroti kebutuhan akan klarifikasi dan validasi data.
"Berbicara kemiskinan ekstrem di PPU ini membingungkan, di mana tempatnya. Yang jelas itu kan tiba-tiba saja bahwa ada kemiskinan ekstrem di PPU, itu juga data dari pusat, kita juga cek langsung datanya di Dinsos maupun Dinkes PPU sendiri," ucapnya.
Baca Juga: Songsong IKN, Ketua DPRD PPU Minta Pengembangan Sistem Pendidikan
Selanjutnya, ia mempertimbangkan program bantuan pemerintah, menyoroti pentingnya program tersebut agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
Dengan sikap skeptisnya terhadap data kemiskinan ekstrem, ia memberikan sorotan terhadap kebutuhan akan klarifikasi dan pemahaman lebih lanjut terkait kondisi riil masyarakat di PPU.
"Bantuan yang diberikan saat ini memang sifatnya sementara tetapi sudah menjadi program pemerintah. Kalau kita dari DPRD mau saja membantu melalui program, tetapi program yang kita usung tidak nyambung dengan pemerintah, tidak berani lagi dinas melaksanakan karena dasar hukumnya berbeda," tutupnya.
Berita Terkait
-
Percepat Pengentasan Kemiskinan, Kemensos Jalin Sinergi Dengan Kemendagri
-
Bos BP Taskin Ajak Semua Pihak Bersatu Lawan Kemiskinan dan Kelaparan
-
Budiman Sudjatmiko: Pengentasan Kemiskinan Lebih dari Sekadar Bansos
-
Kemenko PMK Anugerahi Penghargaan Atas Aksi Nyata PNM Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
-
Jejak Kolonialisme dalam Tindakan Penjarahan: Jajah Bangsa Sendiri?
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
Terkini
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Generasi Z hingga Baby Boomers: Isran-Hadi Dominasi Survei Poltracking
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Kejar Mimpi di Samarinda: Konser CIMB Niaga Angkat Talenta Lokal
-
Pembagian Uang di Dome Balikpapan, Irma Suryani: Murni Kebiasaan, Bukan Kampanye