SuaraKaltim.id - Menangani kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah Benua Etam, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengaku, akan bertindak tegas dengan memperkuat pengawasan jalur distribusi ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hal itu ia sampaikan usai berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Senin (4/12/2023) kemarin.
Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui kuota BBM di Kaltim ternyata lebih dari cukup. Bahkan sampai saat ini, kuota baru terpakai 75 persen.
“Artinya ini bukan (masalah) di kuota, tapi persoalan pada distribusi,” ungkap Akmal, disadur Rabu (06/12/2023).
Akmal menuturkan kenapa ada distribusi yang timpang. Baginya, dikarenakan masyarakat yang lebih memilih kebutuhan jenis BBM subsidi. Sementara, yang non subsidi habis.
“Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan, berangkat dari pengalaman, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama-sama BPH Migas dan Komite sepakat untuk membuat tim bersama.
“Kita akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” imbuhnya.
Kembali Akmal menegaskan, masalahnya adalah bukan persoalan kuota, tetapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini, 6 Wilayah di Kaltim Potensi Hujan Sedang hingga Lebat
“Inilah persoalan yang terjadi,” ungkapnya lagi.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemprov Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.
"Ini pula yang nanti kita lakukan ke depan," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
BMKG Prediksi Hujan Tinggi, BPBD Siapkan Skenario Darurat di Kaltim
-
Skor Integritas Merosot, Kutim Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola
-
Kukar Pangkas Anggaran Seremonial demi Pembangunan dan Sinergi dengan IKN
-
Mahulu Gaet Akademisi Rumuskan Kebijakan Hijau Berkelanjutan
-
Pemkot Samarinda Mediasi Tunggakan RSHD, Nilai Utang Capai Rp 30 Miliar