Komisi IV DPRD Kaltim Sarankan Skripsi Diganti Jurnal Ilmiah

SuaraKaltim.id - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyoroti kebijakan penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Ia menyarankan, agar skripsi diganti dengan tugas akhir berbentuk jurnal ilmiah.

"Saya setuju jika skripsi ditiadakan, tetapi beberapa tahapan semester itu harus menggambarkan semacam publikasi ilmiah tanpa harus skripsi," katanya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menghasilkan pengetahuan baru. Namun, ia menilai skripsi juga dapat menjadi beban bagi mahasiswa, terutama pada semester akhir.

Ia menuturkan, agar mahasiswa diberi tugas membuat jurnal pada semester sebelum lulus. Dengan begitu, mahasiswa akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan jurnalnya dan tidak terbebani pada semester akhir.

Baca Juga: Dinkes Kaltim Minta Fasilitas Kesehatan yang Canggih di IKN

Ia menyatakan, untuk pihak kampus memberikan poin kredit kepada mahasiswa yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal yang terakreditasi. Hal ini untuk mendorong mahasiswa untuk lebih giat melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah.

"Saya berharap kebijakan penghapusan skripsi tidak akan menurunkan kualitas pendidikan dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia karena kita harus menjaga mutu pendidikan," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan penghapusan skripsi mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung kebijakan tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban mahasiswa. Namun, ada juga yang menolak karena khawatir akan menurunkan kualitas pendidikan.

“Kita harus tetap menjaga mutu pendidikan. Jangan sampai ada kesan, lulusan Indonesia tidak mampu bersaing dengan lulusan negara lain karena tidak punya karya ilmiah,” ujarnya.

Ia menekankan, skripsi tidak seharusnya menjadi satu-satunya patokan utama dalam menentukan kompetensi ilmiah mahasiswa.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Persiapkan Diri Secara Matang Jika Ada Lonjakan Penduduk Karena IKN

"Skripsi memang salah satu bentuk penilaian, namun tidak bisa dijadikan ukuran tunggal. Kita harus melihat lebih luas lagi, seperti partisipasi dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi," ucapnya.