49 Titik Panas Baru di Kaltim, Masyarakat Diminta Waspada Karhutla

SuaraKaltim.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan masih mendeteksi adanya 49 titik panas baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Semua pihak diminta untuk waspada agar tidak terjadi penambahan titik panas lagi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida belum lama ini.

"Sebanyak 49 titik panas ini terpantau sepanjang Jumat 29 Desember kemarin, mulai dari pukul 01:00 - 24:00 WITA," katanya, disadur dari ANTARA, Minggu (31/12/2023).

Ia menjelaskan, sebanyak 49 titik panas itu tersebar di empat kabupaten, yakni di Kutai Barat (Kubar) 6 titik, Kutai Timur (Kutim) 33 titik, Kutai Kartanegara (Kukar) 7 titik, dan Kabupaten Berau 3 titik.

Baca Juga: Polresta Samarinda Minta Warga Melapor Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Rincian per kecamatan adalah di Kabupaten Kutai Barat yang terpantau enam titik, tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Jempang lima, dan Kecamatan Linggang Bigung satu titik.

"Berikutnya, di Kutim yang terpantau sebanyak 33 titik, tersebar pada 7 kecamatan. Yakni, di Bengalon 18 titik, Busang 2 titik, Kongbeng 1, Long Mesangat 3, Muara Wahau 2, Rantau Pulung 3, Telen 4 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, menengah, dan tinggi," jelasnya.

Untuk Kabupaten Kukar yang terdeteksi 7 titik, tersebar di 6 kecamatan. Yakni Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Loa Janan, Sanga-Sanga masing-masing satu titik.

Lalu, Kecamatan Marangkayu dua titik, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah. Sementara untuk tiga titik yang ada di Kabupaten Berau, tersebar di 3 kecamatan.

"Yang masing-masing satu titik dengan tingkat kepercayaan menengah, yakni Kecamatan Kelay, Sambaliung, dan Segah," imbuhnya.

Baca Juga: Gunung Boga Berpotensi Jadi Destinasi Paralayang Kelas Dunia

Informasi sebaran titik panas ini sudah disampaikan ke pihak terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi maupun kabupaten masing-masing agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.