SuaraKaltim.id - Padatnya lalu lintas maritim di Kalimantan Timur (Kaltim) jelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau yang biasa disebut Basarnas setempat.
"Oleh karena itu kami menggelar sosialisasi sistem deteksi dini berbasis satelit," kata Direktur Sistem Komunikasi BNPP (Basarnas) Brigadir Jenderal Denih Dahtiar dalam sosialisasi-nya di Balikpapan, melansir dari ANTARA, Kamis (07/03/2024).
Menurutnya, hal Ini perlu disosialisasikan karena sistem ini sangat erat hubungannya dengan penyedia sarana transportasi, terutama kapal ataupun penyedia transportasi udara.
Lebih lagi, di masa transisi berpindahnya IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), tentu sejumlah material diangkut melalui jalur maritim dalam hal ini menggunakan kapal laut, kemudian perpindahan manusianya juga kebanyakan melalui udara.
"Sarana transportasi tersebut sangat sulit untuk dideteksi bila terjadi sebuah masalah, dan di sinilah fungsinya alat deteksi dini," ucapnya.
Denih menjelaskan, deteksi dini berbasis satelit ini adalah sebuah sistem yang memang secara internasional di mana BNPP juga termasuk di dalamnya.
"Sistem ini merupakan suatu alat untuk mendeteksi kemungkinan adanya suatu marabahaya, baik itu yang ada di kapal ataupun yang di pesawat ataupun kondisi kemanusiaan yang membahayakan manusia," tuturnya.
Untuk diketahui, alat deteksi dini berbasis satelit ini dapat mendeteksi sinyal marabahaya dari radio beacon yang memancarkan sinyal pada frequensi 406 MHz.
Adapun radio beacon tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu Emergency Locator Transmitter (ELT) yang digunakan dalam transportasi udara, Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB) yang digunakan dalam Transportasi Laut dan Personal Locator Transmitter (PLB) yang digunakan untuk perorangan.
Baca Juga: Bawa Pulang Cerita dan Rasa, Ini 4 Rekomendasi Oleh-oleh Unik dari Kalimantan Timur
"Contohnya kapal, bila terjadi sesuatu di tengah lautan siapa yang bisa mengetahui, tapi dengan adanya alat deteksi ini maka sinyal itu akan memancar dan tertangkap dengan satelit," jelasnya.
Dalam hal ini, dari BNPP pusat bisa mendeteksi bahwasanya ada sesuatu terjadi yang lengkap dengan titik koordinatnya dan sebagainya.
"Dengan diketahui hal itu, maka kita bisa lakukan klarifikasi dengan penyedianya, ini milik sapa dengan kode dan sebagainya, kemudian kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, dan penyedia juga mengetahuinya," terangnya.
Selanjutnya, ia menuturkan informasi awal bisa didapatkan. dan kami lakukan kordinasi dengan Kantor SAR (Kansar) terdekat.
Denih menambahkan dalam sistem tersebut kecepatan pendeteksian merupakan salah satu cara dalam peningkatan respon time, namun hal tersebut juga perlu data-data mengenai kode radio beacon, pemilik dan contak person yang akan dihubungi Basarnas bila radio beacon tersebut aktif.
Sementara itu Kepala Kantor Pencarian Kelas A atau Basarnas Balikpapan Dody Setiawan mengatakan respon time dalam dalam kinerja Basarnas sangat dibutuhkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi