SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi terhadap komitmen dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan tentang kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan di regional Kalimantan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini. Dia menyebut, penandatanganan merupakan wujud nyata komitmen daerah.
"Penandatanganan komitmen bersama TPID se-Kalimantan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah se-Tanah Borneo dalam menjaga dan meningkatkan kekuatan rantai pasok pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan,” katanya, melansir dari ANTARA, Jumat (29/03/2024).
Untuk diketahui TPID se-Kalimantan telah melakukan penandatangan kerja sama optimalisasi penguatan rantai pasok pangan dalam pelaksanaan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024.
Penandatangan kerja sama dilakukan langsung Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizal Anwar, Pj Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Kalimantan Barat dan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekda Sri Wahyuni menjelaskan komitmen bersama TPID se-Kalimantan meliputi optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyangga pangan daerah dan bagian dari pendukung rantai pasokan pangan.
Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas daerah antara pemerintah provinsi se-Kalimantan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk penguatan rantai pasok pangan.
"Tujuan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur logistik yang memadai di seluruh wilayah Kalimantan.Termasuk jaringan transportasi, gudang dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.
Selain itu, memberdayakan UMKM dan produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Baca Juga: Rangkaian Upacara Adat Mamat, Dari Persembahan Darah Babi Hingga Tarian Roh
Penandatanganan komitmen bersama, sambung Sri, membuktikan dalam mengatasi inflasi harus dilakukan sinergi dan kolaborasi.
“Betapa pentingnya kerjasama antar daerah itu,” tegasnya.
Karena setiap daerah menurut Sri, ada kebutuhan pasokan, maka kerjasama daerah akan menambah jaminan kepastian ketersediaan pasokan pangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas.
“Karena kebutuhan kita belum dapat memenuhi kuantitas, perlu kerja sama antardaerah untuk mencukupi kebutuhan pangan kita,” paparnya.
Selain menandatangani komitmen bersama, Sri menyaksikan penandatanganan komitmen bersama TPID Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Berau tentang pembentukan dan perluasan toko penyeimbang inflasi di pasar perhitungan inflasi IHK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas