SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase membantah pengumpulan KTP dan Kartu Keluarga (KK) demi Jaringan Gas (Jargas) merupakan kamuflase untuk urusan politik.
Basri mengatakan, pengumpulan identitas warga tersebut untuk menghitung berapa kebutuhan yang belum terakomodir pemasangan Jargas.
"Kalau untuk urusan politik tidak lah. Misalnya maju Independen kan ada surat pernyataan. Tidak hanya KTP. Kalau jargas kan kita pakai KTP KK," kata Basri melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (14/05/2024).
Namun, Basri menjelaskan, belum ada jadwal pasti pemasangan Jargas. Saat ini, rencana itu masih dibahas sebab banyak persyaratan yang terlebih dahulu diselesaikan.
Baca Juga: Bongkar Dugaan Korupsi di DPMPTSP Bontang! Kejari Telusuri, Basri Rase Siap Bantu
Salah satunya yakni jumlah warga yang belum menikmati sambungan Jargas. Kemudian, Pemkot Bontang juga masih menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan rencana ini.
Selain itu, perencanaan untuk program ini juga perlu dianggarkan di batang tubuh APBD Bontang. "Belum dipasang dalam waktu dekat. Tidak bisa juga ini terburu. Makaya ini didata dulu. Biar diketahui kebutuhannya berapa," sambungnya.
Sebelumnya, program pemasangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga baru yang digaungkan pemerintah dinilai belum memiliki jadwal pasti.
Alih-alih bisa direalisasikan, program ini dikhawatirkan hanya menjadi 'jualan' bagi pemerintah memanfaatkan momentum politik.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, program pemasangan Jargas baru ke rumah-rumah warga hingga hari ini belum memiliki agenda yang pasti. Hal itu diketahui usai dirinya mengikuti rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Lolos Syarat Dukungan, Basri Rase dan Chusnul Dihin Siap Hadapi Verifikasi KPU Bontang
"Tidak ada ternyata kepastian pemasangan jargas untuk masyarakat. Ini artinya ada indikasi pembohongan publik," ucap Amir Tosina.
Berita Terkait
-
Bukan KTP Jakarta Tapi Ikut Pilkada, Ridwan Kamil dan Suswono Kena Nyinyir: Undang-undang Apa Ini?
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
-
Dana Pinjol KoinWorks Rp365 Miliar Dibawa Kabur Borrower, Investor Resah
-
Diperiksa KPK, Anggota DPR Agun Gunandjar Ungkap Ada 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Pengumuman Administrasi Beasiswa Bontang Ditunda, 760 Pendaftar Gugur Berkas
-
Hadir di Kampanye Akbar Rudy-Seno, Hetifah Beri Imbauan: Pastikan Hadir di TPS
-
Sugianto Panala Putra Jawab Tuduhan Nadalsyah: Semua Itu Kebohongan
-
Bawaslu Barito Utara Nyatakan Tidak Ada Unsur Fitnah dalam Kampanye Sugianto Panala Putra
-
ITB dan OIKN Kembangkan Potensi Kreatif Gen Z di PPU dengan Workshop Konten Digital