SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase membantah pengumpulan KTP dan Kartu Keluarga (KK) demi Jaringan Gas (Jargas) merupakan kamuflase untuk urusan politik.
Basri mengatakan, pengumpulan identitas warga tersebut untuk menghitung berapa kebutuhan yang belum terakomodir pemasangan Jargas.
"Kalau untuk urusan politik tidak lah. Misalnya maju Independen kan ada surat pernyataan. Tidak hanya KTP. Kalau jargas kan kita pakai KTP KK," kata Basri melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (14/05/2024).
Namun, Basri menjelaskan, belum ada jadwal pasti pemasangan Jargas. Saat ini, rencana itu masih dibahas sebab banyak persyaratan yang terlebih dahulu diselesaikan.
Salah satunya yakni jumlah warga yang belum menikmati sambungan Jargas. Kemudian, Pemkot Bontang juga masih menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan rencana ini.
Selain itu, perencanaan untuk program ini juga perlu dianggarkan di batang tubuh APBD Bontang. "Belum dipasang dalam waktu dekat. Tidak bisa juga ini terburu. Makaya ini didata dulu. Biar diketahui kebutuhannya berapa," sambungnya.
Sebelumnya, program pemasangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga baru yang digaungkan pemerintah dinilai belum memiliki jadwal pasti.
Alih-alih bisa direalisasikan, program ini dikhawatirkan hanya menjadi 'jualan' bagi pemerintah memanfaatkan momentum politik.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, program pemasangan Jargas baru ke rumah-rumah warga hingga hari ini belum memiliki agenda yang pasti. Hal itu diketahui usai dirinya mengikuti rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Bongkar Dugaan Korupsi di DPMPTSP Bontang! Kejari Telusuri, Basri Rase Siap Bantu
"Tidak ada ternyata kepastian pemasangan jargas untuk masyarakat. Ini artinya ada indikasi pembohongan publik," ucap Amir Tosina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen