SuaraKaltim.id - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyebut langkah Pemerinta Kota (Pemkot) Bontang mendepositokan anggaran Rp600 miliar ke bank konfensional tidak menabrak regulasi. Kendati begitu, kebijakan ini justru bukan dikatakan sebuah prestasi.
Apalagi anggaran besar tersebut didapat hasil dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Anggaran SilPA bersumber dari pos belanja yang tidak terserap oleh pemerintah.
Purwadi mengatakan, seharusnya Pemkot Bontang dan DPRD bisa memaksimalkan anggaran besar itu agar produktif untuk masyarakat. Bukan justru disimpan dan hanya mendapatkan keuntungan kecil dari bank.
Belum lagi di Bontang sendiri masih banyak persoalan. Seperti daya beli masyarakat yang menurun, angka kemiskinan, dan pengangguran yang masih tertinggi secara presentasi di tingkat Kaltim.
Baca Juga: Rombongan Pemkot Bontang Disoraki Pedagang saat Monitoring Harga Pangan di Pasar Taman Rawa Indah
"Tidak salah memang Pemkot depositokan uangnya. Tapi itu bukan dinilai prestasi. Kann anggaran itu dari dana yang tidak terserap," ucap Purwadi, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (17/06/2024).
Lebih lanjut, Pemkot Bontang juga diminta untuk kreatif untuk meningkatkan kemandiri fiskal. Hingga saat ini pendapatan daerah Bontang masih ditopang dengan dana transfer pemerintah pusat.
SilPA yang Terus Meningkat
Kegagalan Pemkot Bontang memanfaatkan program dilihat dari angka SilPA disetiap tahunnya. Dari data yang diterima Klik Kaltim. Pada 2021 lalu SilPA mencapai Rp 300 miliar. Kemudian 2022 Rp 394 milar. Kemudian meningkat lagi Rp 400 miliar di 2023.
Sementara presentase PAD Bontang juga yang mengalami stagnansi diangka Rp 200 miliaran. Tren ini pun harus disikapi dengan sigap. Karena bisa saja Bontang mengalami defisit saat Pemerintah Pusat akan mengerem belanja daerah yang masih bergantung pada dana transfer.
Baca Juga: Jambret Ponsel Pelajar Terungkap, Pelaku Tukang Potong Ayam Butuh Uang Beli Sabu
"Pemkot Bontang harusnya biaa belajar dari pengalaman sebelumnya. Di mana sempat defisit dan APBD hanya mencapai Rp 900 miliar. Tidak seperti saat ini yang angkanya hampir Rp 3 Triliun tapi justru tidak dimanfaatkan dengan baik," sambungnya.
Berita Terkait
-
Indonesia Krisis Inovasi: Mengapa Riset Selalu Jadi Korban?
-
BSI dan UICI Kenalkan Deposito Wakaf
-
Sri Mulyani Ungkap Realisasi Anggaran Diskon Listrik Capai Rp13,6 Triliun
-
BUMN Ini Alokasikan Anggaran Rp11,43 Miliar untuk Program Ramadan
-
Publik Temukan Anggaran TNI untuk Beli Celana Dalam, Nilainya Tembus Rp 172 Juta
Terpopuler
- Mudik Lebaran Berujung Petaka, Honda BR-V Terbakar Gara-Gara Ulang Iseng Bocah
- Persija Jakarta: Kalau Transfer Fee Oke, Rizky Ridho Mau Ya Silahkan
- 3 Pemain Liga Inggris yang Bisa Dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk Lawan China dan Jepang
- Pemain Kelahiran Jakarta Ini Musim Depan Jadi Lawan Kevin Diks di Bundesliga?
- Infinix Hot 50 vs Redmi 13: Sama-sama Sejutaan Tapi Beda Performa Begini
Pilihan
-
Anthony Elanga, Sang Mantan Hancurkan Manchester United
-
BREAKING NEWS! Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025
-
Terungkap! MisteriHilangnya Oksigen di Stadion GBK Saat Timnas Indonesia vs Bahrain
-
Tolak Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Ini Bakal Setim dengan Cristiano Ronaldo
-
Kisah Heroik Sugianto, WNI yang Jadi 'Pahlawan' dalam Tragedi Kebakaran Korea Selatan
Terkini
-
Pemprov Kaltim Usulkan 4 Lokasi Sekolah Rakyat, Ini Daftarnya!
-
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Banjir Rob di Kaltim Saat Lebaran
-
Tol IKN Beroperasi, Pemudik Roda Empat di Pelabuhan Kariangau Justru Meningkat 181 Persen
-
Arus Mudik Meningkat, 33 Bus AKAP Beroperasi dalam Sehari di Terminal Samarinda Seberang
-
Banjir Bandang di Berau, Pemprov Kaltim Salurkan Bantuan Logistik untuk Sembilan Desa Terdampak