4 Tahun Daya Beli Masyarakat Bontang Terjun, Perlukah Audit Belanja Daerah?

SuaraKaltim.id - Daya beli masyarakat Kota Bontang menurun selama 4 tahun terakhir. Pengamat Ekonomi Unmul Purwadi menyarankan, agar pemerintah perlu mengevaluasi belanja daerah agar lebih banyak dihabiskan di dalam kota. 

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang rata-rata pengeluaran per kapita/kepala keluarga menurun sepanjang 4 tahun terakhir. Tren ini terlihat sejak 2020 lalu, rata-rata belanja rumah tangga sebanyak Rp 2,4 juta per bulan. Kemudian angka konsumsi rumah tangga turun di 2021 menjadi Rp 2.071.553.

Tren ini masih bertahan 2 tahun berikutnya, pada 2022 pengeluaran per kapita merosot menjadi Rp 2.023.331. Sedangkan, memasuki 2023 angkanya sedikit naik sekitar Rp 30 ribuan menjadi Rp 2.059.757.

Purwadi mengatakan, selain Covid-19 faktor utama daya beli masyarakat turun karena minimnya kegiatan yang berdampak pada sektor perputaran uang di dalam daerah.

Baca Juga: Aroma Busuk Sampah di Pattimura Bontang Buat Pengguna Jalan Terancam, DLH Beri Efek Jera

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini mencontohkan, salah satu pos belanja yang cukup besar namun banyak dihabiskan di luar kota, seperti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahun anggaran 2024 ini. 

Dari data yang dirangkum, sejumlah belanja pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) LKPP Bontang tahun anggaran 2024 ini khususnya untuk kegiatan Bimtek dengan pagu tiap kegiatan di atas Rp 80 juta rupiah. 

Di laman ini tercatat Pemkot Bontang mengalokasikan belanja Bimtek sebanyak Rp 54 miliar yang tertuang dalam 222 kegiatan tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Menurut Purwadi, anggaran besar yang digelontorkan ini justru tidak berputar di daerah dan hanya dirasakan kota tujuan. Seharusnya perputaran ekonomi di Bontang bisa pesat karena APBD meningkat dan merupakan kota industri. 

"Ini harus jadi perhatian. 4 tahun ini berdasarkan data BPS daya beli masyarakat menurun. Tapi saya liat justru Pemkot mengadakan Bintek anggarannya besar. Sayangnya uang itu banyak berputar di luar daerah," ucap Purwadi, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin (17/06/2024).

Baca Juga: Rombongan Pemkot Bontang Disoraki Pedagang saat Monitoring Harga Pangan di Pasar Taman Rawa Indah

Lebih lanjut, Pemkot Bontang diminta memperhatikan angka daya beli yang menurun ini. Kemudian dijadikan evaluasi program yang dirancang pada 2024 ini. 

"Sudah saat nya berbenah. Sebelum dampaknya semakin terasa. Sekarang kegunaan APBD juga masih didominasi dengan belanja pegawai. Sedikit sekali yang menyentuh masyarakat," pungkasnya.