SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berkomitmen menerapkan sistem pembayaran non tunai di setiap kawasan parkir Samarinda sebagai langkah tegas memberantas jukir liar yang semakin menjamur di Kota Tepian.
"Tahun ini harus diberlakukan sistem pembayaran non tunai untuk kawasan parkir. Tidak hanya di mal dan rumah sakit, tapi juga di tepi-tepi jalan yang ada jukir liarnya," kata Andi Harun, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (10/07/2024).
Andi Harun menilai keberadaan jukir liar sering menimbulkan masalah di masyarakat, termasuk menaikkan tarif parkir secara tidak wajar.
"Itu jukir-jukir liar harus diberantas, tidak bisa dibiarkan perilakunya bertahan lama, karena untuk tata kota Samarinda yang lebih baik ke depannya," tegasnya.
Baca Juga: Pemilu Terhambat? PPK dan PPS Samarinda Ancam Mogok Kerja Tuntut Honor
Untuk mewujudkan ini, Andi Harun telah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk segera menerapkan sistem pembayaran non tunai di semua area parkir.
"Untuk apa kita takut dengan jukir liar yang meresahkan masyarakat itu. Manusia yang menyusahkan orang lain, tidak pantas untuk kita beri tempat yang layak di Kota Samarinda ini," ujarnya.
Meski menyadari adanya pro dan kontra, Pemerintah Kota Samarinda tetap berupaya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara mudah, akuntabel, dan aman.
"Yang kami ingin wujudkan adalah tertib sosial dalam sektor parkir, supaya kota ini bisa menjadi lebih tertib dan nyaman, khususnya dalam pelayanan publik di masyarakat," tambah Andi Harun.
Penerapan sistem pembayaran non tunai sudah masif dilakukan oleh sejumlah mal, salah satunya Big Mal Samarinda. Banyak masyarakat yang sudah beralih ke aplikasi digital dan e-money untuk pembayaran parkir.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Rapak Indah Mandek, Warga Tuntut Solusi Konkret dari Pemerintah
"Ini keseriusan kita, dibuktikan dengan menggandeng bank-bank penyedia uang elektronik seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, hingga BRI," ungkap General Manager Big Mall Samarinda, Iman Sumantri, pada Selasa (09/10/2024).
Kendala saat ini adalah kekosongan stok kartu e-money di beberapa ritel seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kartu elektronik.
"Pihak bank juga sudah berupaya mengadakan kartu di tiap cabang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait pembuatan kartu uang elektronik atau e-money," tutur Iman Sumantri.
Berita Terkait
-
Bikin Tetangga Ngamuk, Arafah Rianti Bisa Terancam 2 Bulan Penjara karena Parkir Mobil Sembarangan
-
Cara Bayar Parkir Pakai Gopay
-
Fortuner Plat Merah Parkir Sembarangan di Trotoar, Nunggak Pajak Pula
-
Kalau Saja Tukang Parkir Lebih Profesional, Rp2.000 Tidak Akan Jadi Soal
-
Harganya Tak Wajar, Keluhan Penghuni Rusun Pasar Rumput soal Tarif Token Listrik: Di Sini Mahal!
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Emiten Makanan Cepat Saji KFC Gigit Jari, Kini "Jagonya" Rugi
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Bikin Rugi Bank?
-
Politisi Gerindra Usul TNI Jadi Petugas Haji, Segini Gajinya
-
Terkuak! Ini Sosok Striker Keturunan yang Segera Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Punya Darah Medan!
-
Batubara Ekspor Sumber Global Energy Dikomplain Vietnam karena Tak Sesuai Nilai Kalori
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD