Bawaslu Samarinda Cegah Jasa Joki dalam Tahapan Coklit Pilkada 2024

SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Samarinda melakukan antisipasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), menggunakan 'joki' saat tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Isu pantarlih yang memakai jasa joki ini, cukup ramai diperbincangkan di setiap daerah. Pasalnya, petugas tersebut bisa saja melimpahkan tugasnya kepada orang lain, untuk melakukan tahapan coklit. 

Menyikapi hal itu, Komisioner Bawaslu Samarinda Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Imam Sutanto angkat bicara mengenai isu pantarlih yang menggunakan joki. 

"Sejauh ini, kami belum menemukan petugas pantarlih yang memakai joki ya," kata Imam, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (15/07/2024).

Baca Juga: Samarinda: 240 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terlapor di Awal Tahun, Pencegahan Jadi Kunci

Dalam hal ini, Bawaslu Samarinda selalu mengupayakan pengawasan di lapangan, sebagai antisipasi ditemukannya petugas yang lepas dari tanggung jawabnya.

"Kami berikan arahan ke mereka, jangan sampai ada yang joki, kemudian stiker coklit juga harus ditempelkan, kemudian apabila ada DPT yang meninggal dunia, itu harus dihapus dari daftar DPT," paparnya.

Ia menambahkan, proses tahapan coklit masih berlangsung hingga 24 Juli 2024. Sampai saat ini, Imam menyatakan bahwa proses berjalan dengan normal dan lancar.

Selain itu, Imam juga meminta kepada seluruh masyarakat Samarinda, agar bisa terlibat dalam melakukan pengawasan saat proses coklit berlangsung.

"Kami imbau jika ada temuan masyarakat terkait petugas yang melanggar ketentuan, bisa laporkan ke kami," bebernya.

Baca Juga: Bawaslu Balikpapan Temukan Sederet Kejanggalan dalam Coklit KPU

Sebagai informasi, Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) sebelumnya telah mempublikasikan penemuan mereka di beberapa daerah, berkaitan soal kejadian khusus saat proses coklit. Salah satunya temuan petugas pantarlih yang memakai jasa Joki.

"Kami temukan pantarlih yang tidak menjalankan tugasnya seperti melimpahkan tugasnya ke orang lain, yakni di Balikpapan. Kemudian temuan soal stiker coklit yang tidak ditempelkan juga masih ada," kata Galeh Akbar Tanjung selaku Anggota Bawaslu Kaltim.