SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mengomentari potensi kotak kosong yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Sebagai penyelenggara, KPU tidak memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya kotak kosong.
Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menjelaskan, pihaknya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pasangan calon yang ingin bertanding di Pilkada 2024, tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
"Jalurnya kan ada dua, lewat partai politik atau independen. Kalau partai politik, minimal paslon bisa memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD. Kalau independen, paling tidak paslon harus mengumpulkan surat dukungan sebanyak minimal 45.332 KTP," kata Firman, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (21/07/2024).
Ia menegaskan, KPU Samarinda tidak memiliki kewenangan untuk mencegah kotak kosong. Sebab, kotak kosong terjadi karena adanya dinamika politik di suatu daerah.
"Supaya tidak ada calon tunggal, itu di luar kewenangan KPU. Calon ditentukan oleh partai politik. Parpol seharusnya berdinamika untuk menghadirkan paslon lain sehingga masyarakat bisa memilih di Pilkada 2024," ungkap Firman.
Firman menyampaikan, jika Pilkada nanti terjadi kotak kosong, KPU akan tetap melaksanakan hingga selesai.
"Jadi kalau misalnya nanti hanya satu paslon, ya mau gimana. Lalu, jika kotak kosong menang, nantinya akan dipimpin Pj. Wali Kota, yang ditunjuk langsung oleh Kemendagri," bebernya.
Sebagai informasi, calon petahana di Pilkada Samarinda adalah Andi Harun, yang kemungkinan akan bertarung dengan Rusmadi Wongso, serta kandidat-kandidat lainnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi TPP RSUD AWS Samarinda Rugikan Negara hingga Rp4.9 Miliar, Rumah YO Digeledah
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen