Masalah Pengadaan Buku di Samarinda: Peran Pemerintah dan Transparansi Dana Dipertanyakan

SuaraKaltim.id - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan, masalah pengadaan buku sekolah di Samarinda semakin kompleks. Keterlambatan distribusi buku dari pusat dan terbatasnya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku menjadi hambatan utama.

"Dana BOS yang maksimal 15 persen untuk pembelian buku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ideal," kata Puji, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (12/08/2024).

Dia mencontohkan, sekolah dengan 300 siswa hanya mampu menyediakan satu atau dua buku per siswa, jauh dari jumlah yang diperlukan.

Puji juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Baca Juga: Bawaslu Samarinda Temukan Banyak 'Hantu Pemilih', KPU Diminta Bertindak Cepat

"Sekolah-sekolah perlu lebih transparan dalam mengelola dan melaporkan dana ini," tegasnya.

Perubahan kurikulum yang tidak sinkron dengan pengadaan buku semakin memperumit situasi. Puji menjelaskan, saat ini kelas 1 hingga 3 menggunakan Kurikulum Merdeka, sementara kelas 4 dan 5 masih menggunakan kurikulum lama, menambah tantangan dalam pengadaan buku yang sesuai.

Politikus Partai Demokrat ini menekankan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dari APBD.

Ia juga menyarankan kerja sama antara pemerintah kota, pihak swasta, dan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan kebutuhan literasi siswa terpenuhi.

Baca Juga: Anggota DPRD Samarinda Tegas Tolak Legalisasi Aborsi oleh Pemerintah Pusat