SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan akan berlanjut pada periode pemerintahan selanjutnya. Hal itu disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Troy Pantouw, Jumat (11/10/2024).
“Tidak ada keraguan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut dan selesai sempurna sebagai kota dunia untuk semua,” katanya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Selain itu, ia mengatakan, Otorita IKN juga terus berupaya menarik investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Nusantara, menjadikannya sebagai super economic hub yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi nasional.
Hingga saat ini, delapan tahap groundbreaking telah dilakukan dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp58,41 triliun.
"Otorita IKN juga telah menerima 492 surat pernyataan minat atau letter of intent (LoI) dari investor, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan rincian 239 LoI dalam negeri dan 199 dari luar negeri," jelasnya.
Sejalan dengan pembangunan ekonomi, Troy menyebut Otorita IKN berkomitmen membangun kota hutan yang berkelanjutan.
Upaya seperti program reforestasi melalui pencanangan Wanagama Nusantara dan pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan Ilegal terus dilakukan.
"Bahkan, Otorita IKN telah meluncurkan Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara pada COP28 di Dubai sebagai bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim," tegasnya.
Untuk memberdayakan masyarakat, Troy menuturkan, Otorita IKN melibatkan komunitas lokal dalam proses perumusan kebijakan, seperti konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperka) Otorita IKN mengenai kearifan lokal.
Baca Juga: Di Berau, Jokowi Sebut Kebutuhan IKN Bisa Jadi Peluang Ekonomi Baru untuk Bumi Batiwakkal
Potensi UMKM, katanya, juga dioptimalkan, dengan jumlah pelaku UMKM meningkat dari 417 pada Juni 2023 menjadi 650 pada periode Februari-April 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli lalu meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.
Dalam keterangan yang sama, Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penerbitan Perpres tersebut sangat penting untuk menarik investor.
“Dengan itu kami berharap tidak ada alasan lagi untuk para investor tidak percaya pada komitmen pemerintah dan tidak segera membangun atau berinvestasi di IKN. Kami berharap pembangunan ini akan diramaikan oleh para investor, tidak hanya dengan APBN," ujarnya.
Hingga saat ini, berbagai fasilitas penunjang telah dibangun di Nusantara. Di antaranya Sepaku Semoi yang menyediakan air baku bagi Ibu Kota Nusantara dan sebagian Kota Balikpapan, serta berfungsi sebagai pengendali banjir.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, fasilitas listrik, pengelolaan air dan limbah, serta infrastruktur telekomunikasi terus berjalan untuk mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat setempat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
- Timnas Indonesia vs Everbody: Panen Cibiran dari Negara Se-Asia Tenggara
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas