Kritik Dinasti Politik di Pilgub Kaltim, DEEP: Kepentingan Publik Bisa Tersisih

SuaraKaltim.id - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik. Dinasti politik dinilai hanya akan utamakan kepentingan kelompok tertentu di Benua Etam.

Isu dinasti politik ini selalu condong ke salah satu calon di Pilgub Kaltim yakni, Rudy Mas'ud. Rudy dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan-jabatan penting di wilayah tersebut.

Kakak Rudy, Hasanuddin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini. Baginya, dinasti politik hanya mengutamakan kepentingan kelompok.

"Karena dinasti politik pastinya mengutamakan kelompoknya sendiri. Jadi kepentingan rakyat menjadi tersisihkan," tegasnya, dikutip dari keterangan resmi yang diperoleh Jumat (08/11/2024).

Sikap menguntungkan kelompok, kata dia, misal dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kemampuan kerja. Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya untuk memperkaya diri sendiri.

"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," ucapnya menambahkan.

Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat.

Alasannya, karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

Baca Juga: Politik Dinasti? Rudy Mas'ud: Ini Pemilihan Demokrasi, Bukan Penunjukan Kerajaan!

"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.