Komersialisasi Bandara IKN Tunggu Revisi Perpres 131/2023, Kata Wamenhub Suntana

SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengungkapkan, regulasi terkait perubahan status Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi bandara komersial belum dibahas, termasuk rencana revisi Perpres Nomor 131 Tahun 2023 yang menetapkan bandara tersebut sebagai bandara VVIP.

Hal itu disampaikan Wamenhub Suntana saat dirinya menghadiri pelantikan lulusan sekolah kedinasan Kemenhub di Jakarta, Kamis.

"Kami akan evaluasi dalam satu hingga dua tahun ke depan. Tidak bisa langsung diputuskan karena regulasi harus dibuat dengan cermat agar tidak menjadi aturan yang tidak relevan," ujar Wamenhub, disadur dari ANTARA, Jumat (22/11/2024).

Menurut Wamenhub, jika Bandara IKN akan dioperasikan untuk kepentingan komersial, revisi terhadap Perpres Nomor 131 Tahun 2023 menjadi langkah yang pasti.

Baca Juga: Tol Balikpapan-Samarinda Sepi Peminat Meski Persingkat Waktu Menuju IKN, Apa Alasannya?

"Aturan harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika yang ada," tegasnya.

Namun, hingga kini revisi perpres tersebut belum masuk dalam agenda. Evaluasi dalam beberapa tahun mendatang akan dilakukan untuk memastikan regulasi yang dirancang relevan dan mampu mendukung operasional Bandara IKN secara optimal.

"Saat membuat regulasi, kami mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang untuk mengantisipasi perkembangan ke depan," tambahnya.

Bandara IKN sendiri telah memperoleh kode dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yaitu WALK, yang mengindikasikan statusnya sebagai bandara resmi di tingkat global. Namun, bandara tersebut masih belum mendapatkan kode dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional (IATA), yang diperlukan untuk penerbangan komersial.

Kementerian Perhubungan terus memantau dan mengelola pembangunan berbagai aspek transportasi di IKN, termasuk pengembangan dan status operasional bandara. Wamenhub menjelaskan bahwa pengembangan bandara umumnya melalui beberapa tahap, mulai dari layanan domestik hingga internasional, serta penyediaan fasilitas untuk penumpang dan kargo.

Baca Juga: IKN Tak Berpenghuni? Akademisi Sindir Minta Jokowi yang Jadi "Penunggunya"

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan setiap tahapan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan IKN sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.