SuaraKaltim.id - Proyek galian pipa di kawasan Jalan Pasundan dan KS Tubun, menuai keluhan dari masyarakat. Pasalnya, selain menyebabkan penyempitan jalan dan kemacetan, koordinasi antarinstansi terkait dianggap kurang optimal.
Proyek galian pipa ini diduga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan PDAM di Samarinda. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kapan pekerjaan tersebut akan selesai.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Didi Zulyani mengungkapkan pihaknya belum menerima informasi rinci terkait proyek tersebut, termasuk durasi pekerjaan dan pihak pelaksana yang bertanggung jawab. Hal itu ia sampaikan Kamis (05/12/2024) lalu.
"Kami tidak pernah dikomunikasikan terkait jadwal atau progres proyek. Bahkan, kami juga kesulitan mencari pihak pelaksana atau mandor di lapangan untuk koordinasi langsung," ujarnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (08/12/2024).
Menurut Didi, penyempitan jalan akibat pipa-pipa yang diletakkan di bahu jalan, terutama di depan Seminari Menengah Santo Yohanes Don Bosco, sering memicu kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
Namun, Dishub tidak memiliki wewenang langsung untuk mengatur lalu lintas di lokasi proyek karena pengelolaan lalu lintas selama pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana proyek.
"Kami hanya memberikan penekanan agar pihak pelaksana menyiapkan petugas untuk mengatur lalu lintas. Seharusnya, tanggung jawab itu ada pada mereka, bukan sepenuhnya di Dishub," tegas Didi.
Ia juga menambahkan, meskipun Dishub terkadang menurunkan personel untuk membantu pengaturan lalu lintas, langkah tersebut hanya dilakukan dalam kondisi tertentu.
"Kami tidak bisa setiap hari memantau dan mengatur lalu lintas di lokasi proyek karena ini bukan tanggung jawab penuh kami," katanya.
Baca Juga: Kesalahan Prosedur, Pilkada Samarinda Gelar PSU di TPS 001 Kelurahan Bugis
Dishub Samarinda berharap ada komunikasi yang lebih baik antara pihak pelaksana proyek dengan instansi terkait, termasuk Dishub. Hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, seperti kemacetan dan ketidaknyamanan di jalan.
"Kami akan coba cari tahu lebih lanjut siapa pihak pelaksananya, agar bisa berkoordinasi lebih baik. Proyek semacam ini sebenarnya bisa berjalan lancar jika komunikasi antarinstansi berjalan dengan baik," pungkas Didi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda