SuaraKaltim.id - Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi, mengkritik keras soal usulan perguruan tinggi bisa mendapatkan izin pengelolaan tambang dalam RUU Minerba. Usul tersebut masuk dalam draft RUU Minerba yang disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Kamis, 23 Januari 2025 lalu.
Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa memenuhi tiga kewajiban dasar (Tridharma) sebagai lembaga pendidikan, ketimbang harus masuk dalam radar pengelolaan tambang. Tiga kewajiban tersebut di antaranya, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat dirinya berada di Samarinda, Senin (27/01/2025) kemarin.
"Tidak usah lah. Mengurusi dunia pendidikan dengan Tridharma saja masih carut-marut, ini lagi mau mengelola tambang," tegas Purwadi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (28/01/2025).
Purwadi mengatakan, perguruan tinggi semestinya menjadi laboratorium untuk mencetak generasi muda yang berpendidikan. Dengan adanya usulan tersebut, perguruan tinggi harus bisa mengukur dampak dari perizinan pengelolaan tambang yang diusulkan.
"Jangan-jangan nanti keasikan tambang, lupa mendidik. Mau jadi apa generasi bangsa nantinya," sebutnya.
Ia mengatakan, perguruan tinggi paling tidak bisa dijauhkan dalam sisi bisnis pemerintahan ataupun perusahaan tambang. Sehingga, kampus hanya fokus dalam mencerdaskan generasi bangsa, dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.
"Kampus tidak usah ikut berbisnis tambang. Saya menilai kampus seperti tersandera. Mengapa begitu, ya nanti mahasiswa kita akan kesulitan ketika hendak mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat," imbuhnya.
Kendati begitu, ia juga menyoroti soal permasalahan tambang yang masih terjadi di Kalimantan Timur. Mulai dari puluhan anak yang tenggelam di eks lubang tambang, tambang ilegal, dan lain sebagainya.
"Menurut saya ini bisa bikin masalah baru. Sebaiknya ada diskusi yang panjang ketika perguruan tinggi mendapatkan izin pengelolaan tambang kedepannya," tutur Purwadi.
Baca Juga: Dinas ESDM Kaltim Pastikan WPR Mampu Kendalikan Tambang Ilegal
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini