Studi Banding Desain IKN Dibatalkan, Menteri PU: Cukup Gunakan Referensi Online

SuaraKaltim.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa studi banding untuk tim penguatan desain Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak diperlukan mengingat keterbatasan anggaran.

Sebagai gantinya, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet. Hal itu disampaikan Dody di Jakarta, Sabtu (22/02/2025) kemarin.

"Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Benchmarking juga tidak hanya merujuk ke India, Mesir, dan Turki, tetapi juga Sri Lanka. Saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dalam dua minggu ke depan, kami akan meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain," ujar Dody, dikutip dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Selasa (04/03/2025).

Menko Polhukam Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya memberikan beberapa arahan terkait desain, termasuk penyesuaian Ruang Sidang Paripurna agar tetap modern namun mencerminkan ciri khas Indonesia.

Baca Juga: IKN 2028: Investasi Swasta dan Diplomasi Global dalam Pembangunan Kota Baru

Alternatif desain yang disiapkan meliputi perubahan bentuk atap dan penambahan galeri atau museum di kawasan entrance.

Wakil Menteri PU Diana, yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, menjelaskan bahwa referensi desain interior akan merujuk pada Gedung Parlemen India yang memiliki kemiripan dalam penggunaan ornamen dan ukiran.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel di gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.

"Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk kompleks perkantoran yudikatif, penyesuaian juga akan dilakukan agar tetap modern namun tetap mencerminkan budaya Indonesia," jelas Diana.

Menko AHY menambahkan bahwa setelah desain kawasan legislatif dan yudikatif selesai disesuaikan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian PU dan OIKN akan melaporkan kembali kepada Presiden Prabowo.

Baca Juga: Potret Warga Berobat ke RS IKN, Bak Hotel Mewah dan Cepat Meski Pakai BPJS

"Setelah dituangkan dalam desain, kita akan bertemu Presiden untuk menyampaikan beberapa alternatif. Pemilihan material harus diperhatikan, termasuk kalkulasi biaya, ketersediaan, maintenance, dan ketahanannya. Secara keseluruhan, progresnya sudah baik dan tinggal menunggu penyelesaian desain akhir," tandas AHY.