Jalan Penghubung IKN: PPU Ajukan Perluasan Jalan Provinsi ke Kementerian PUPR

SuaraKaltim.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) semakin fokus pada peningkatan konektivitas menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengusulkan perluasan jalan provinsi kepada Kementerian PUPR, dengan harapan proses ini segera terealisasi.

"Sekarang itu kami lagi mengusulkan ke Kementerian PUPR. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk jalan dari titik nol sampai Rintik, kemudian Simpang Silkar sampai IKN," ungkap Mudyat, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (28/04/2025).

Infrastruktur jalan di PPU dinilai semakin penting, mengingat fungsi jalur tersebut kini berkembang menjadi lebih strategis.

Jalan yang sebelumnya hanya berperan sebagai penghubung antarprovinsi, kini menjadi jalur utama yang menghubungkan kabupaten, provinsi, dan pusat pemerintahan negara yang baru.

Meskipun demikian, Mudyat menyadari bahwa proposal perluasan jalan ini masih dalam tahap pengajuan dan perhitungan anggaran secara rinci belum dilakukan.

"Kalau anggaran belum diperhitungkan, baru proses pengajuan. Karena bukan wewenangnya kabupaten, jadi kami selaku pemakai infrastruktur ini ya meminta ke Gubernur dan Presiden untuk menjadi perhatian," tambahnya.

Perubahan peran jalan ini, yang kini berfungsi sebagai jalur strategis nasional, menjadi dasar utama agar pemerintah pusat lebih memperhatikan pengembangan infrastruktur di PPU.

"Pasalnya, kalau dulu jalan ini hanya penghubung antar provinsi, sekarang berbeda, menjadi penghubung antar kabupaten, provinsi, dan ibu kota negara," jelas Mudyat.

Baca Juga: IKN Mulai Hidup: Hunian, Kantor, dan Transportasi Sudah Beroperasi

Mengingat akses menuju IKN melalui PPU, Mudyat menekankan pentingnya peran jalan tersebut dalam mendukung percepatan pembangunan IKN.

Keberadaan jalur ini menjadi sangat vital, sehingga PPU perlu bergerak cepat untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai seiring dengan kemajuan proyek pembangunan IKN.

Dukung Generasi Emas IKN, Sekolah Rakyat di PPU Segera Dibangun

Pemda PPU bergerak cepat menyambut realisasi program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan seluruh persyaratan utama yang diminta pemerintah pusat sudah dipenuhi.

Hal itu disampaikan Mudyat saat berada di PPU, Jumat (26/04/2025) kemarin.

"Apa yang diinginkan oleh teman-teman di Kemensos sudah kita siapkan semua. Dari tanah, persiapan siswanya, dan semuanya yang menjadi persyaratan sudah kita siapkan," ujar Mudyat, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (28/04/2025).

Mudyat optimistis, dengan kesiapan administrasi dan teknis tersebut, program Sekolah Rakyat di PPU akan segera terealisasi dalam waktu dekat.

Ia berharap percepatan ini bisa menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

"Inshallah, dalam waktu dekat cepat-cepat direalisasikan," lanjut Mudyat.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini sebenarnya mirip dengan sistem boarding school, yakni menyediakan pendidikan berbasis asrama.

Hal ini penting mengingat kondisi geografis PPU yang luas dan jarak antar kecamatan serta desa yang cukup jauh ke pusat kota.

"Sebetulnya itu persoalan boarding school atau tidak. Sebetulnya, karena kita kabupaten ya itu kemudian kenapa keinginan pemerintah pusat membangun boarding school. Karena lumayan sebenarnya jarak antar kecamatan dan desa menuju pusat," jelasnya.

Menurut Mudyat, kehadiran sekolah berbasis asrama ini juga menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda PPU.

Ia menilai, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membangun mentalitas dan kesiapan anak-anak dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

"Artinya, dengan boarding school ini kita juga ingin menciptakan mental anak-anak kita yang betul-betul siap ketika nantinya berhadapan dengan dunia nyata," ujar dia.

Program ini, tambah Mudyat, dirancang untuk mulai berjalan tahun ini.

Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung realisasinya.

Semua pembiayaan dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harusnya sih direalisasikan tahun ini, dimulai programnya. Anggarannya cukup besar, bersumber dari APBN," tegasnya.