Kaltim Masuki Musim Kemarau JuliAgustus 2025, Mahulu Diprediksi Tetap Basah

SuaraKaltim.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) akan berlangsung mulai Juli hingga Agustus 2025.

Prediksi tersebut disampaikan oleh Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda dalam konferensi pers daring pada Selasa, 6 Mei 2025.

Kepala Stasiun BMKG APT Pranoto, Riza Arian Noor, mengungkapkan bahwa secara umum, musim kemarau tahun ini di Kaltim diperkirakan dimulai sejak akhir Juni dan berlanjut hingga Agustus.

Namun, awal musim kemarau di masing-masing daerah tidak seragam alias bervariasi.

Baca Juga: BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada

Menurut Riza, wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Kartanegara (Kukar) diprediksi mulai mengalami musim kemarau sejak akhir Juni hingga pertengahan Agustus.

Kota Bontang juga diperkirakan mulai memasuki musim kemarau di akhir Juni, sedangkan Kota Samarinda menyusul antara akhir Juni hingga pertengahan Juli.

Sementara itu, Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) diprediksi mengalami kemarau sedikit lebih lambat, yakni sekitar pertengahan hingga akhir Juli.

Untuk Kabupaten Paser, musim kering akan berlangsung dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus.

Kabupaten Kutai Barat (Kubar) diperkirakan mengalami kemarau dalam waktu singkat, hanya berlangsung dari awal hingga pertengahan Juli.

Baca Juga: Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025

Menariknya, Mahakam Ulu (Mahulu) diprediksi tidak mengalami musim kemarau sama sekali dan akan tetap diguyur hujan sepanjang tahun.

BMKG juga membandingkan kondisi musim kemarau tahun ini dengan rata-rata normal berdasarkan data 1991–2020.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kaltim akan mengalami musim kemarau yang sama atau lebih lambat dari biasanya.

“Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2025,” jelas Riza Arian Noor, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 7 Mei 2025.

Dari sisi curah hujan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim akan mengalami kondisi hujan yang masih berada dalam kategori normal selama musim kemarau.

Durasi musim kemarau sendiri diprediksi berlangsung antara 3 hingga 9 dasarian atau setara dengan 1 hingga 3 bulan.

Melihat potensi dampak dari musim kemarau ini, BMKG mengimbau semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, agar menjadikan informasi ini sebagai acuan dalam menyusun kebijakan antisipatif dan langkah mitigasi.

“Peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi cuaca ini agar bisa dipahami secara luas,” tutur Riza.

Demi Masa Depan IKN, Kaltim Dapat Status Khusus Penanganan Karhutla

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu wilayah dengan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025.

Kebijakan ini diambil menyusul posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut perlindungan ekosistem secara menyeluruh demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” kata Abdul Muhari, dikutip dari ANTARA, Selasa, 6 Mei 2025.

Kaltim menjadi tambahan terbaru dari daftar provinsi prioritas penanganan karhutla, yang sebelumnya sudah mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Keenam wilayah tersebut dikenal memiliki sejarah kebakaran lahan yang tinggi, terutama di kawasan mineral dan gambut, serta rentan mengalami peningkatan kasus saat musim kemarau.

Menurut BNPB, hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia—sebesar 99 persen—berasal dari aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan risiko bencana.

Abdul menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan. Ia mengatakan, “Kita mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi.”

Tren positif dalam pengendalian karhutla mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BNPB, luas area yang terbakar menurun secara signifikan—dari 1,8 juta hektare pada 2015 menjadi 1,09 juta hektare pada 2019, kemudian 614 ribu hektare pada 2023, dan hanya 72 ribu hektare pada 2024.

Dengan 2025 diperkirakan sebagai tahun basah, BNPB optimistis penurunan ini bisa dipertahankan. Terlebih, perhatian khusus juga mulai diberikan ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi nasional.

"Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni," kata dia.