SMAN 10 Samarinda Jadi Sorotan, LSM Kaltim Minta Pemprov Jangan Gegabah

"Artinya, kita semua warga Kaltim, termasuk Pemprov, Gubernur, Wakil Gubernur, harus mendukung. Jangan justru sibuk berpolemik yang berpotensi merugikan kita sendiri," beber Sapta.

Sapta juga merespons hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim yang merekomendasikan pemindahan SMAN 10 kembali ke gedung lama di Samarinda Seberang.

Ia menilai, keputusan seperti itu perlu dikaji lebih dalam, karena berisiko mengganggu jalannya program unggulan.

"Kalau soal rekomendasi RDP, kan sifatnya rekomendasi. Bukan keputusan berkekuatan hukum. Terus urusan keputusan MA (Mahkamah Agung), itu perlu dipahami lagi. Putusannya soal apa dulu. Apa benar yang diputus MA itu pemindahan ke gedung Education Center?" ungkap Sapta.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kaltimtara Capai Rp 5,8 Triliun, Tapi Terkoreksi 24 Persen

Ia merujuk pada data hukum yang menyebutkan putusan MA tidak berkaitan langsung dengan alih fungsi gedung Education Center untuk SMAN 10.

Menurutnya, ada kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut.

"Jadi putusan MA itu membatalkan Surat Kepala Disdikbud terkait pemindahan SMAN 10 dari Kampus A (Jalan H.A.M. Rifaddin, Loa Janan Ilir) ke Kampus B (Jalan Perjuangan). Jadi bukan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 900/K.870/2022 tentang Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Education Center untuk SMAN 10 Samarinda yang menjadi dasar sah secara hukum atas alihfungsi kawasan Education Center di Jalan PM. Noor sebagai lokasi baru SMAN 10 Samarinda," jelas Sapta.

Meski begitu, ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap penting untuk dipertimbangkan.

Sebagai solusi alternatif, pihaknya menyarankan pembangunan sekolah reguler baru di wilayah Loa Janan Ilir agar akses pendidikan tetap terjaga tanpa harus menimbulkan konflik hukum atau administratif.

Baca Juga: BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko

"Karena sekolah unggul itu harus selektif input siswanya, sehingga skema unggulan tidak akan bisa mengakomodir siswa di sekitar sekolah dengan alasan kedekatan jarak. Lebih mudah untuk membangun sekolah reguler yang baru," pungkasnya.