Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Senin, 09 Juni 2025 | 16:33 WIB
Ilustrasi program Gratispol. [Ist]

SuaraKaltim.id - Di tengah upaya memperkuat sistem kesehatan inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program Gratispol sebagai bentuk perlindungan bagi warga yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Diluncurkan sejak Februari 2025, Gratispol kini telah menjangkau lebih dari 5.000 penduduk yang sebelumnya belum terdaftar di BPJS Kesehatan—mulai dari pelaku usaha kecil hingga pekerja sektor informal.

“Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan sama sekali, termasuk yang sebelumnya pernah terhapus dari kepesertaan BPJS,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 9 Juni 2025.

Program ini secara khusus menyasar kelompok rentan yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan aktif.

Baca Juga: 26 Ibu Meninggal dalam Sebulan, Kaltim Perkuat Sistem Kesehatan Ibu

Warga yang terdaftar dijamin bisa mengakses layanan kesehatan setara peserta BPJS Kelas III di semua rumah sakit milik pemerintah provinsi.

“Cukup ber-KTP Kaltim dan datang langsung. Tidak ada persyaratan rumit,” tegas Jaya, menepis anggapan bahwa pendaftaran program kesehatan selalu berbelit.

Namun, Gratispol tak mencakup karyawan yang sudah dijamin perusahaan lewat BPJS. Dalam hal ini, pemerintah menekankan tanggung jawab korporasi untuk menjamin kesehatan pekerjanya.

“Kami tidak menanggung peserta yang sudah aktif BPJS dari perusahaan. Itu tanggung jawab pemberi kerja,” tambah Jaya.
Lebih jauh, ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada perusahaan yang abai terhadap kewajiban tersebut.

Pelaporan ini dianggap penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial secara menyeluruh di Kaltim.

Baca Juga: PHI dan Pemkab Kukar Bantu Warga Tanjung Limau Usai Gagal Panen

Dengan Gratispol, Pemprov Kaltim ingin memastikan tak ada lagi warga yang terpinggirkan dalam layanan medis hanya karena tidak mampu atau belum tercover sistem formal.

“Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Kaltim memiliki akses layanan kesehatan yang layak dan setara. Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena tidak punya jaminan,” tutur Jaya.

65.004 Siswa di Kaltim Dapat Seragam, Tas, dan Sepatu Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dengan menyiapkan bantuan atribut sekolah gratis bagi 65.004 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Program ini menyasar seluruh jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 447 sekolah di Kaltim.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan mencakup seragam nasional (putih abu-abu), seragam pramuka, tas, dan sepatu.

"Bantuan ini diberikan kepada seluruh siswa yang dinyatakan diterima sebagai murid baru di berbagai satuan pendidikan di Kaltim," kata Rahmat dikutip dari ANTARA, Minggu, 8 Juni 2025.

Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui sekolah masing-masing setelah proses penerimaan peserta didik baru selesai.

Rahmat menyebut, program ini merupakan bagian dari prioritas anggaran pendidikan yang telah dialokasikan Pemprov Kaltim dalam APBD 2025 sebesar Rp 700 miliar.

Dana ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengadaan seragam, tetapi juga mendukung Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan insentif guru, termasuk untuk pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pengajar.

“Anggaran seragam masih dalam tahap penyusunan, tapi untuk BOSP sudah jelas penggunaan, mulai dari bantuan ke siswa dan sekolah, hingga peningkatan kualitas guru melalui pelatihan pengembangan kompetensi,” ungkap Rahmat.

BOSP juga akan menanggung pembiayaan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang sebelumnya berbayar.

Dengan kebijakan baru ini, seluruh siswa bisa mengakses kegiatan tambahan tersebut tanpa biaya.

Sementara itu, proses penerimaan siswa baru (SPMB) telah dijadwalkan secara bertahap mulai 16 hingga 26 Juni 2025, dengan pembagian jalur seperti domisili prioritas, afirmasi, prestasi, hingga anak kandung guru dan tenaga kependidikan.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan dua tahap, masing-masing pada 20 dan 30 Juni 2025, sedangkan daftar ulang siswa dijadwalkan 1–3 Juli 2025.

Para siswa baru dijadwalkan mulai masuk sekolah pada 14 Juli 2025.

Load More