Kaltim Tangani Krisis Dokter Spesialis: Gratiskan Kuliah, Wajib Mengabdi 10 Tahun!

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah duet Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji mengambil langkah berani untuk mengatasi krisis kekurangan dokter spesialis yang menghantui rumah sakit di wilayahnya.

Melalui skema Gratispol khusus, Pemprov siap membiayai penuh pendidikan dokter spesialis di perguruan tinggi terkemuka, asalkan mereka bersedia kembali dan mengabdi di Kaltim selama minimal 10 tahun pasca-kelulusan.

Gubernur Harum menekankan bahwa terobosan ini memerlukan strategi yang matang.

"Perlu kebijakan yang tepat dan adil agar tepat sasaran," ujarnya, menyadari kompleksitas dalam mencetak dan mendistribusikan tenaga medis spesialis secara merata, dikutip dari kanal resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Selasa, 10 Juni 2025.

Baca Juga: Gagal Kelola 57 Persen Sampah, Kaltim Fokus Tingkatkan Standar TPA

Bohari Yusuf, anggota Tim Transisi Pemprov, memaparkan lebih lanjut bahwa program beasiswa ini mencakup uang kuliah dan biaya hidup selama menempuh pendidikan spesialis.

Pembahasan petunjuk teknis masih berjalan, termasuk kemungkinan memilih mahasiswa yang sudah berjalan.

"Bisa juga dipilih dari mahasiswa dokter spesialis yang saat ini sedang menempuh pendidikan,” jelasnya.

Harapannya, para dokter spesialis ini akan mengisi kekosongan di rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), di mana Pemprov juga berencana membangun rumah sakit baru.

Program ini menjadi jawaban atas fakta bahwa nyaris semua rumah sakit di Kaltim mengalami kekurangan dokter spesialis tertentu.

Baca Juga: Belum Tentu Varian Baru Covid-19, Tapi Dinkes Kaltim Siapkan Antisipasi Dini

Dengan investasi jangka panjang ini, Kaltim bertekad untuk memastikan ketersediaan tenaga medis berkualitas yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, program Gratispol pendidikan gratis secara umum juga akan diterapkan pada penerimaan siswa baru 2025/2026, mencakup kelengkapan sekolah untuk setiap siswa.

5.000 Warga Terbantu Program Gratispol, Ini Cara Daftarnya

Di tengah upaya memperkuat sistem kesehatan inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program Gratispol sebagai bentuk perlindungan bagi warga yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Diluncurkan sejak Februari 2025, Gratispol kini telah menjangkau lebih dari 5.000 penduduk yang sebelumnya belum terdaftar di BPJS Kesehatan—mulai dari pelaku usaha kecil hingga pekerja sektor informal.

“Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan sama sekali, termasuk yang sebelumnya pernah terhapus dari kepesertaan BPJS,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 9 Juni 2025.

Program ini secara khusus menyasar kelompok rentan yang tidak memiliki akses jaminan kesehatan aktif.

Warga yang terdaftar dijamin bisa mengakses layanan kesehatan setara peserta BPJS Kelas III di semua rumah sakit milik pemerintah provinsi.

“Cukup ber-KTP Kaltim dan datang langsung. Tidak ada persyaratan rumit,” tegas Jaya, menepis anggapan bahwa pendaftaran program kesehatan selalu berbelit.

Namun, Gratispol tak mencakup karyawan yang sudah dijamin perusahaan lewat BPJS. Dalam hal ini, pemerintah menekankan tanggung jawab korporasi untuk menjamin kesehatan pekerjanya.

“Kami tidak menanggung peserta yang sudah aktif BPJS dari perusahaan. Itu tanggung jawab pemberi kerja,” tambah Jaya.
Lebih jauh, ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada perusahaan yang abai terhadap kewajiban tersebut.

Pelaporan ini dianggap penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial secara menyeluruh di Kaltim.

Dengan Gratispol, Pemprov Kaltim ingin memastikan tak ada lagi warga yang terpinggirkan dalam layanan medis hanya karena tidak mampu atau belum tercover sistem formal.

“Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Kaltim memiliki akses layanan kesehatan yang layak dan setara. Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena tidak punya jaminan,” tutur Jaya.