Jaga Ketahanan Pangan IKN, PPU Dorong Benih Padi Tahan Kekeringan

SuaraKaltim.id - Menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan melanda Kalimantan Timur mulai akhir Juni hingga Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai menggencarkan langkah adaptif untuk menjaga ketahanan produksi pangan, terutama tanaman padi.

Langkah utama yang disarankan kepada para petani adalah penggunaan benih padi unggul yang telah terbukti tahan terhadap kondisi kekurangan air.

Hal ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem. Ucap, Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU, Gunawan, di Penajam, Selasa, 10 Juni 2025.

“Benih tahan kekeringan dapat membantu tanaman tetap tumbuh optimal, walau curah hujan rendah atau ketersediaan air terbatas,” ujar Gunawan, disadur dari ANTARA, Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga: IKN Terancam Asap? PPU Perketat Larangan Bakar Lahan Jelang Kemarau

Ia menambahkan bahwa kekeringan akibat kemarau bisa mengganggu sistem irigasi lahan sawah, yang selama ini bergantung pada curah hujan di wilayah yang sebagian daerahnyaa masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Karena itu, benih padi seperti Inpago 5, Inpago 8 hingga Inpari 46 GSR dan varietas lokal lain direkomendasikan kepada petani.

“Upaya antisipasi dampak kekeringan, petani disarankan gunakan benih yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekurangan air,” tambahnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pembaruan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta pentingnya sistem peringatan dini berbasis data iklim harian.

“Kondisi iklim dipantau melalui data harian yang disediakan BMKG melalui situs resmi,” jelas Gunawan.

Baca Juga: IKN: Ibu Kota Ramah Lingkungan yang Memikat Hati Bank Dunia

Dinas Pertanian PPU menargetkan optimalisasi musim tanam April–September 2025.

Pada musim tanam pertama tahun ini, produksi gabah kering panen (GKP) diproyeksikan mencapai 24.500 ton, dengan luas lahan aktif sekitar 14.070 hektare.

Di 2024 lalu, total produksi padi di wilayah ini tercatat mencapai 50.672 ton dari dua kali musim panen.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap stabil di masa mendatang.

Penyangga IKN? Balikpapan Siapkan Transformasi Ekonomi Serius

Sebagai salah satu kota yang strategis di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai mendorong transformasi ekonominya dengan menitikberatkan pada sektor-sektor non-tambang.

Posisi Balikpapan yang dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang untuk membangun ekonomi daerah yang berdaya tahan dan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Rabu, 11 Juni 2025.

“Balikpapan bukan kota penghasil tambang, jadi kita harus menggali potensi PAD dari sektor lain yang lebih sesuai dengan karakter kota, terutama sebagai penyangga IKN,” kata Bagus, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Salah satu fokus pengembangan diarahkan pada sektor jasa, khususnya industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta pariwisata dan olahraga.

Menurut Bagus, sektor ini memiliki daya dorong besar terhadap perputaran ekonomi daerah, apalagi Balikpapan telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.

“Kami ingin memperkuat Balikpapan sebagai kota jasa dan perdagangan. Ke depan sektor-sektor ini akan menjadi tulang punggung PAD, bukan sektor pertambangan seperti daerah lainnya di Kaltim,” ujarnya.

Selain MICE, Pemkot Balikpapan juga melihat potensi dari pajak reklame, hiburan, dan penyelenggaraan event publik yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, Bagus menegaskan bahwa pendekatan ini harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Salah satu fokus pengembangan diarahkan pada sektor jasa, khususnya industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta pariwisata dan olahraga.

Menurut Bagus, sektor ini memiliki daya dorong besar terhadap perputaran ekonomi daerah, apalagi Balikpapan telah memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.

“Kami ingin memperkuat Balikpapan sebagai kota jasa dan perdagangan. Ke depan sektor-sektor ini akan menjadi tulang punggung PAD, bukan sektor pertambangan seperti daerah lainnya di Kaltim,” ujarnya.

Selain MICE, Pemkot Balikpapan juga melihat potensi dari pajak reklame, hiburan, dan penyelenggaraan event publik yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, Bagus menegaskan bahwa pendekatan ini harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita tetap menjaga keseimbangan, peningkatan PAD harus tetap berpihak pada masyarakat, karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.

Bagus menjelaskan, selama ini sumber utama pendapatan daerah berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta kontribusi dari sektor sumber daya alam.

Namun, untuk memperkuat otonomi fiskal daerah, Pemkot Balikpapan berupaya memperbesar porsi PAD.

“Kalau PAD kita kuat, maka ketergantungan kita terhadap DBH bisa dikurangi,” sebutnya.

Dalam kerangka ini, sejumlah insentif tengah disiapkan untuk pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban pajak.

Hanya saja, regulasi tetap menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan fiskal yang akan diterapkan.

“Peraturan daerah boleh mengatur retribusi dan pajak daerah, tapi harus sesuai dengan Permendagri. Kami tidak bisa asal menaikkan atau memberi sanksi yang tidak proporsional,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot dan DPRD Balikpapan sedang membahas Raperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait pajak dan retribusi daerah.

Langkah ini diambil untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan situasi terkini.

“Kami akan evaluasi beberapa potensi pajak seperti kantong parkir dan fasilitas umum lainnya. Tapi intinya, semua kebijakan tetap pro rakyat dan taat hukum,” pungkas Bagus.