Wujudkan Desa Mandiri di Kawasan IKN, Pemkab PPU Beri Bimtek ke BPD

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Penajam Paser Utara (PPU)) tengah memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai elemen kunci dalam pengawasan pemerintahan desa.

Melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek), seluruh anggota BPD dibekali kemampuan untuk mengawasi jalannya pembangunan di tingkat desa secara lebih profesional.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, saat dimintai keterangan terkait peran BPD, Jumat, 13 Juni 2025.

"Pemerintah kabupaten memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada semua anggota BPD," ujar Abdul Waris Muin, dikutip dari ANTARA, Minggu, 15 Juni 2025.

Upaya ini tak hanya difokuskan pada penguatan kelembagaan, tapi juga pada peningkatan peran aktif BPD dalam mendorong desa mencapai status mandiri untuk wilayah yang termasuk dari Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Menurutnya, pemanfaatan dana desa harus benar-benar diawasi agar hasilnya bisa dinikmati seluruh masyarakat.

"Setiap desa dapat dana desa dari pemerintah, yang dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, BPD diharapkan tidak hanya menjadi pengawas yang pasif, tapi juga mampu menjalin kemitraan yang konstruktif dengan kepala desa dan perangkat lainnya.

Komunikasi yang sehat antara BPD dan pemerintah desa dipandang krusial untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.

Baca Juga: Percepat Adaptasi Menuju IKN, Balikpapan Aktifkan Pendataan Digital di 34 Kelurahan

"Pengawasan itu sangat penting agar program dan kegiatan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap anggota BPD di setiap desa meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa," tegasnya.

Waris menjelaskan, fungsi pengawasan oleh BPD mencakup seluruh tahapan pelaksanaan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Hal ini penting agar arah pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"BPD merupakan mitra kerja kepala desa, serta memiliki tugas dan fungsi pengawasan untuk memastikan program dan kegiatan yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)," jelasnya.

BPD juga dinilai sebagai representasi langsung masyarakat desa, sehingga diharapkan mampu menyuarakan aspirasi warganya dalam forum-forum resmi, sekaligus memastikan pelaksanaan program desa berjalan sesuai harapan bersama.

Rp 3 Triliun Digelontorkan Demi Jalan Lebar di Jantung IKN

Pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut.

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kualitas dan pelebaran jalan demi mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dan mobilitas bisnis.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa sebanyak tujuh paket pekerjaan akan difokuskan untuk membangun dan memperluas jaringan jalan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Penajam, Kamis, 12 Juni 2025.

"Sebanyak tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 12,3 km di KIPP IKN akan dilakukan," ujar Basuki.

Dengan nilai total sekitar Rp 3,04 triliun, proyek ini mencakup konstruksi jalan utama selebar 40 meter yang dirancang untuk menunjang lalu lintas berkapasitas tinggi.

Rancang bangun tersebut dinilai krusial dalam mempercepat pergerakan kendaraan-kendaraan penting, baik dari instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun sektor logistik.

"Supervisi untuk pastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan target yang ditetapkan," jelasnya lagi.

Dalam implementasinya, sejumlah perusahaan konstruksi BUMN dan swasta nasional terlibat melalui kerja sama operasi (KSO). Antara lain:

1. Paket A (KIPP 1B): dikerjakan Adhi Karya-Cahaya Konstruksi Nusantara, sepanjang 0,90 km senilai Rp 513,2 miliar.
2. Paket D (KIPP 1B-1C): oleh Waskita Karya-Bangunnusa-Gema, sepanjang 1,375 km dengan anggaran Rp 396,5 miliar.
3. Paket G (KIPP 1B-1C): oleh Wijaya Karya (WIKA)-SPT, sepanjang 1 km dengan dana Rp 426,9 miliar.

Tak hanya konstruksi fisik, pengawasan terhadap pekerjaan juga menjadi perhatian.

Dua paket supervisi digelar demi menjamin mutu dan ketepatan waktu, dengan total anggaran mencapai Rp 24,5 miliar.

Ruas jalan yang menjadi bagian dari proyek ini semuanya berada di dalam KIPP IKN dan ditargetkan bisa menjadi tulang punggung infrastruktur kawasan sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi.

"Jalan utama yang dibangun dengan lebar 40 meter, dengan lebar jalan tersebut KIPP IKN bakal memiliki lalu lintas lebih efisien," imbuh Basuki.