Lewat Desa Devisa, Kaltim Bangun Desa Ekspor Berkelanjutan

SuaraKaltim.id - Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat ekonomi lokal kini mendapat dorongan baru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi unggulan.

Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar mampu menembus pasar ekspor.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, Rabu, 25 Juni 2025.

“Kerja sama ini bertujuan mendorong desa-desa potensial di Kaltim agar mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai ekspor secara berkelanjutan, melalui peningkatan produksi, kualitas, akses pasar global, serta dukungan pembiayaan,” ujarnya, disadur dari laman resmi Portal Kaltim, Kamis, 26 Juni 2025.

Inisiatif ini sejalan dengan program Desa Devisa milik LPEI, yang memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha berbasis komunitas.

Beberapa wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah diidentifikasi memiliki keunggulan komoditas seperti kakao, rumput laut, lada, pisang, hingga produk-produk UMKM yang siap dikembangkan lebih jauh.

Lebih dari sekadar proyek ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas produk desa, memperluas pasar, serta mengangkat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong agar upaya ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau.

Baca Juga: Wujudkan Desa Mandiri di Kawasan IKN, Pemkab PPU Beri Bimtek ke BPD

Dengan masuknya pembiayaan dari LPEI, desa-desa di Kaltim diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga berdaya saing di tingkat global.

Sekolah Rakyat Dimulai dari Samarinda, Empat Daerah Lain Masih Proses Lahan

Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional kini memasuki babak baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kota Samarinda ditetapkan sebagai daerah pertama yang akan memulai pembangunan fisik sekolah tersebut, menyusul kesiapan lahannya yang lebih unggul dibandingkan empat wilayah lain di provinsi ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai mengahdiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Kamis, 26 Juni 2025.

“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujar Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.