SuaraKaltim.id - Minta judul-judul menarik untuk artikel: Transformasi digital dalam sistem keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terlihat nyata.
Tren pembayaran non tunai di provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi keuangan digital.
Sepanjang Mei 2025, nilai transaksi non tunai di Kaltim tercatat mencapai Rp 16,52 triliun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim.
Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, saat di Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
“Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun,” jelas Bufi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurut Budi, dominasi APMK disusul oleh transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai Rp 1,84 triliun, dan uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.
Menariknya, kenaikan signifikan tercatat pada transaksi QRIS yang tumbuh 156 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka ini sekaligus menyumbang 54 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.
“Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se-Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se-Kalimantan,” ujar Budi.
Baca Juga: Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional
Sementara itu, transaksi menggunakan APMK tumbuh 32 persen year-on-year dan menyumbang 31 persen terhadap total transaksi kartu se-Kalimantan.
Adapun transaksi uang elektronik turut mencatatkan kenaikan sebesar 3 persen, dengan kontribusi 25 persen dari wilayah Kalimantan.
Lonjakan ini tidak lepas dari intensifnya kampanye digitalisasi oleh BI Kaltim ke berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, hingga pelaku UMKM dan instansi pemerintah.
“Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional,” jelas Budi.
Seiring dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi ini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang tangguh dan modern di masa depan.
Otorita IKN Perketat Pengawasan Proyek, Kualitas dan Estetika Jadi Fokus
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
Terkini
-
Kaltim Masuk 10 Besar Nasional Provinsi Rawan Karhutla
-
Kebakaran Lahan Gambut Seluas 311 Hektare Terjadi di Kutai Kartanegara
-
BRI Hadirkan Semarak Merah Putih di Sofifi, Buka Ruang UMKM Tumbuh
-
Enam Perusahaan di Kalimantan Dijatuhi Sanksi Imbas Karhutla Areal Konsesi
-
Kaltim Tetapkan Siaga Bencana Karhutla Imbas Fenomena El Nino