Bukan Tanpa Alasan, DPRD Kaltim Ungkap Kendala Realisasi Gratispol

SuaraKaltim.id - DPRD Kaltim membeberkan alasan mengapa program pendidikan gratis (Gratispol) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno tidak digratiskan secara keseluruhan.

Salah satu alasannya mengacu pada kapasitas fiskal hingga penyesuaian regulasi dengan pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry membenarkan bahwa program tersebut tidak sepenuhnya gratis. Pemprov Kaltim hanya mengcover terkait pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang hanya bersifat sebagai investasi SDM di Kaltim.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.

Baca Juga: DPD Golkar Kaltim Tunggu Penantang, Baru Rudy Masud Ajukan Pencalonan

"Gratispol ini kan janji dari Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa konsepnya memang ingin Gratispol. Akan tetapi, tentu disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita juga," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, .

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Gratispol seharusnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Ia juga menyinggung soal pemberian jaminan pendidikan gratis tersebut, hanya ada di Papua karena otonomi khusus.

Otonomi khusus di Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan jaminan pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi.

Hal ini ditegaskan dalam pasal-pasal UU Otsus dan peraturan turunannya, seperti PP Nomor 106.

"Karena gratispol itu seharusnya kewenangan pemerintah pusat. Tapi kembali lagi juga harus dengan kapasitas uang yang cukup. Makanya Gratispol itu kata Mendagri adanya di Papua karena otonomi khusus. Kalau kita disesuaikan dengan regulasi yang ada," imbuhnya.

Baca Juga: DPD Hanura Kaltim Buka Pendaftaran Ketua Baru, Siapa Saja Bisa Daftar

Kemudian, Sarkowi mengatakan bahwa program pendidikan gratis (gratispol) di tahun ini belum maksimal.

Lantaran menyesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Kalau secara tahapan sebenarnya seharusnya program gratispol itu atau program bantuan pendidikan itu realisasinya di tahun 2026," kata Sarkowi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyampaikan juga bantuan pendidikan gratis ini difokuskan terlebih dahulu untuk mahasiswa baru tahun 2025.

Tahun selanjutnya, pihaknya akan mencoba untuk memaksimalkan anggaran serta cakupan penerima manfaat program tersebut.

"Makanya kenapa kami nantinya itu akan mencoba untuk bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat juga komponen-komponen lainnya. Apakah pelaksanaan dari pergub Gratispol ini ada hal-hal yang masih kurang, sehingga nanti memungkinkan akan kita evaluasi," tutur Sarkowi.

Kaltim Jadi Pusat Konsolidasi Nasional Gerakan PKK Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali unjuk diri sebagai tuan rumah ajang nasional. Kali ini, ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK 2025, yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, di Plenary Hall, Convention Center Samarinda.

Kemeriahan acara tidak hanya dirasakan dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 2.000 orang, namun juga dari semangat kolektif pemberdayaan perempuan dan keluarga yang digelorakan dalam forum tersebut.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan yang digawangi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan TP PKK setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Kaltim dan TP PKK Kaltim atas dukungan luar biasa yang diberikan,” ujarnya dalam sambutan pembuka, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 9 Juli 2025.

Tak hanya dihadiri oleh ketua TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat juga turut serta dalam forum ini.

Kehadiran mereka memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun arah gerak baru bagi pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Sorotan lainnya datang dari kehadiran Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Pelindung TP PKK Pusat, yang datang langsung dari Jakarta.

Sambutan hangat kader PKK menyambut kehadirannya dianggap sebagai penanda dukungan nyata pemerintah pusat terhadap gerakan PKK daerah.

Rakernas X PKK juga menjadi forum strategis dalam merumuskan dokumen kebijakan gerakan PKK lima tahun ke depan, yang disusun bersama oleh TP PKK Pusat, TP PKK provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Indonesia.

Tri Tito menggarisbawahi pentingnya posisi Kaltim dalam peta pembangunan nasional, apalagi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kehadiran ribuan kader PKK di Samarinda adalah simbol nyata kekuatan gotong royong membangun Indonesia dari lingkup keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya sebagai perayaan, momentum ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran TP PKK daerah, terutama mereka yang baru dilantik pasca Pilkada serentak.

Semangat pembaruan diharapkan menguatkan gerakan PKK agar makin berdampak langsung pada masyarakat.