Peluncuran Sekolah Rakyat Samarinda Tertunda, Fasilitas Provinsi Belum Siap

SuaraKaltim.id - Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Samarinda yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 kemungkinan mengalami penundaan.

Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara substansial oleh hal tersebut.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penundaan tersebut murni disebabkan faktor teknis.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.

“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.

Informasi yang beredar menyebutkan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum rampungnya fasilitas dasar di dua titik lokasi program, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Provinsi Kaltim.

Keduanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kendati demikian, Pemkot tetap menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional yang digagas Presiden RI tersebut.

“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelas Andi Harun.

Baca Juga: Dari Samarinda ke IKN: Kaltim Jawab Kepercayaan Pusat Lewat Rakernas PKK

Ia juga mengungkapkan bahwa segala aspek pelaksanaan di tingkat kota, termasuk persiapan siswa, sudah matang.

Bahkan jika peluncuran tak ditunda, Pemkot siap menjalankannya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.

“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Andi Harun juga membuka opsi kerja sama lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mendukung kelengkapan sarana pelaksanaan.

“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menunjukkan ketegasannya dalam menanggapi pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur (Kaltim), Anwar Sanusi, yang menyebut pengelolaan sampah di Samarinda termasuk dalam kategori paling buruk secara nasional.

Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya mencederai upaya Pemkot dalam membenahi persoalan lingkungan, tetapi juga dianggap menyakitkan bagi para petugas kebersihan yang bekerja keras setiap hari.

Hal itu disampaikan Andi Harun dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.

"Komentar kepala dinas lingkungan hidup provinsi yang tidak tahu menahu soal ini. Yang tidak mengerti masalah. Komentar, asal komentar, tidak jelas juntrungannya," tegas Andi Harun disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 10 Juli 2025.

Menurutnya, tidak ada rujukan resmi yang menyatakan Samarinda berada di posisi lima besar terburuk dalam pengelolaan sampah.

Justru, kata dia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq pernah secara langsung memuji kesiapan Samarinda dalam melakukan transformasi dari sistem open dumping ke sanitary landfill.

“Kemudian akhirnya dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup sendiri. Bahwa Samarinda paling siap di Kaltim pengelolaan transformasi sampah dari dumping ke sanitary landfill,” ucapnya.

Andi Harun juga menyayangkan gaya komunikasi yang dipilih pihak provinsi.

Ia menilai, mestinya DLH Kaltim terlebih dahulu melakukan koordinasi atau pendekatan konstruktif jika memang ingin membantu memperbaiki kondisi pengelolaan sampah di ibu kota provinsi itu.

“Yang paling bagus sebenarnya, beliau itu panggil kita baik-baik. Ayo Samarinda, kita bareng-bareng perbaiki TPA kita. Itu baru membangun, itu namanya baru mengayomi,” imbuhnya.

Ia tak menampik masih ada persoalan yang belum tuntas. Namun, menurutnya, kritik terbuka tanpa dialog sebelumnya justru kontra produktif dan bisa menurunkan semangat para pegawai.

“Saya marah karena komentar itu seolah mengabaikan kerja keras para pegawai di lapangan yang siang malam bekerja mengurus persoalan ini,” tandasnya.

Melalui pernyataannya, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Samarinda bukan perkara sepele yang bisa dinilai sepihak, melainkan upaya kolektif yang membutuhkan kolaborasi, bukan konfrontasi.