Gerak Pramunikmat Dibatasi: IKN Tak Mau Tercoreng Sejak Awal

SuaraKaltim.id - Guna menjaga marwah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan yang bersih dari praktik menyimpang, Otorita IKN (OIKN) bersama berbagai pihak terus bergerak mempersempit ruang gerak aktivitas prostitusi.

Salah satu langkah konkret yang kini dilakukan adalah dengan mendorong pengusaha penginapan untuk menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap tamu dan pengguna jasa mereka.

Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menyampaikan bahwa penguatan peran sektor akomodasi menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan penyakit masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu, 12 Juli 2025.

"Kami persempit ruang prostitusi atau ruang gerak pramunikmat lakukan kegiatan di IKN," ujar Alimuddin disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.

Pendekatan ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, serta unsur TNI dan Polri yang turut serta mengamankan kawasan IKN dari potensi gangguan sosial.

Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem yang sehat dan aman bagi seluruh elemen masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di ibu kota baru.

Alimuddin menjelaskan, pelibatan pemilik penginapan seperti guest house, losmen, hingga hotel menjadi elemen penting dalam menyukseskan misi tersebut.

"Kami sudah undang pemilik usaha penginapan agar ikut bersihkan praktik prostitusi dengan perketat aturan ketat bagi pengguna jasa," katanya.

Baca Juga: 5.294 Hektare Tambak Dihidupkan Lagi, PPU Siap Pasok Pangan Laut untuk IKN

Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, OIKN berharap tidak hanya menekan praktik prostitusi, tetapi juga membangun karakter sosial IKN yang bermartabat sejak awal.

Kabupaten Penyangga IKN Hanya Punya 3 Kecamatan, PPU Target Tambah Wilayah Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), memperkuat langkah transformasi wilayah sebagai penyangga langsung Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan menggandeng Badan Bank Tanah.

Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan lahan untuk layanan dasar masyarakat di kecamatan baru yang tengah disiapkan.

Kolaborasi ini disambut positif oleh Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja. Ia menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung pengembangan daerah sekitar IKN.

Hal itu disampaikan Parman saat ditemui di Penajam, Kamis, 10 Juli 2025.

Langkah PPU ini dianggap sejalan dengan visi pemerintah pusat, yakni pembangunan yang tidak hanya terpusat di inti kawasan IKN, tetapi juga merata hingga ke wilayah sekitar.

“Kami sambut usulan dan siap sinergi untuk dukung daerah mitra sekitar IKN,” ujar Parman disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Sebagai tindak lanjut, Badan Bank Tanah akan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian PUPR dan Bappenas, agar usulan tersebut berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Kabupaten Penajam Paser Utara mitra geografis, maka penyediaan lahan untuk kabupaten untuk pelayanan publik yang disampaikan pemerintah kabupaten itu jadi catatan dan akan ditindaklanjuti,” imbuh Parman.

Di sisi lain, Bupati PPU Mudyat Noor mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan permohonan lahan seluas 50 hektare.

Lahan itu direncanakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas publik di kecamatan baru—mulai dari sekolah, puskesmas, hingga infrastruktur penunjang lainnya.

Pembentukan kecamatan baru ini menjadi kebutuhan mendesak setelah Kecamatan Sepaku resmi masuk wilayah otorita IKN.

Kini, PPU hanya memiliki tiga kecamatan, sementara aturan dari Kemendagri mensyaratkan minimal empat kecamatan agar sebuah wilayah tetap berstatus kabupaten.

“Kami siapkan pembentukan kecamatan baru serta kawasan baru beserta penunjang termasuk ketersediaan lahan,” kata Mudyat.

Ia menekankan pentingnya ketersediaan layanan masyarakat di dekat pusat-pusat pertumbuhan baru, termasuk kawasan Eco City yang menjadi bagian dari pengembangan IKN.

“Fasilitas layanan masyarakat tidak boleh terlalu jauh dari pusat pertumbuhan baru, termasuk area Eco City... Sinergi dengan Badan Bank Tanah sangat krusial,” tegasnya.

Selain sebagai mitra pengembangan kawasan, Badan Bank Tanah juga memiliki keberadaan fisik dan kelembagaan di wilayah PPU, yang memperkuat sinergi pembangunan di kawasan ini.