Bus Terjun ke Jurang di Sungai Busui, Kecelakaan Ungkap Krisis Infrastruktur Kaltim

SuaraKaltim.id - Tragedi kembali menghantui jalan lintas Kalimantan.

Sebuah bus antarprovinsi Pulau Indah jurusan Samarinda–Banjarmasin terjun ke jurang yang merupakan aliran Sungai Busui, Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kamis, 24 Juli 2025, dini hari.

Kecelakaan ini mengungkap kembali rentannya keselamatan di jalur tersebut, terlebih sejak jembatan lama di kawasan itu ambruk pada awal tahun.

Lokasi jatuhnya bus hanya beberapa meter dari jembatan Bailey darurat yang dibangun sementara pasca-rubuhnya jembatan utama.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa bus membawa 40 penumpang saat kecelakaan terjadi.

Jalur ini memang dikenal sempit, bergelombang, dan minim pencahayaan, terutama pada malam hari.

Salah satu warga setempat, Rahmi, menyampaikan jumlah korban meninggal dunia sejauh ini mencapai dua orang, termasuk sopir bus dan seorang penumpang perempuan yang mengalami luka parah di kepala.

“Semua korban ada 40 orang. 16 orang mengalami luka berat dan 2 meninggal dunia. Sisanya luka-luka ringan,” ujar Rahmi saat dihubungi melalui aplikasi pesan instan, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com.

Tim gabungan dari BPBD, kepolisian, dan warga segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi.

Baca Juga: Ketua DPRD Balikpapan Desak Pertamina Minta Maaf Terbuka soal Krisis BBM

Seluruh korban yang selamat dilarikan ke Puskesmas Batu Kajang untuk penanganan medis lebih lanjut.

Sementara itu, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Namun dugaan awal mengarah pada buruknya kondisi jalan, termasuk minimnya penerangan dan rambu peringatan keselamatan di sekitar lokasi kecelakaan.

Pihak kepolisian pun mengingatkan pengendara, terutama bus malam, untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur tersebut.

“Kami imbau agar lebih berhati-hati, karena medannya curam dan kondisi infrastruktur belum sepenuhnya pulih,” kata salah satu petugas kepolisian yang terlibat dalam penanganan di lokasi.

Tragedi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat untuk meninjau kembali kualitas infrastruktur darurat pasca-bencana, serta mempercepat pemulihan jalur vital yang menjadi penghubung utama antarprovinsi di Kaltim.

Layanan Kesehatan Terintegrasi Kini Hadir di Lempake Lewat Klinik Koperasi

Dalam upaya memperluas cakupan layanan kesehatan hingga ke lini komunitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong inovasi berbasis kewilayahan.

Salah satu wujud terbarunya adalah peluncuran Klinik Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, yang menghadirkan model layanan kesehatan terintegrasi berbasis koperasi desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut kehadiran klinik ini sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan yang tak hanya menitikberatkan pada pengobatan, namun juga pada peran promotif dan preventif.

Hal itu disampaikan Jaya ketika menghadiri peluncuran program Koperasi Merah Putih, di Lempake, Senin, 21 Juli 2025.

“Klinik ini dirancang bukan sekadar tempat berobat. Tapi juga pusat edukasi masyarakat dan upaya pencegahan dini terhadap penyakit,” jelas Jaya disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 23 Juli 2025.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun.

Tak hanya gratis, hasil pemeriksaan tersebut langsung terhubung ke sistem digital Satu Sehat, sehingga pencatatan medis warga menjadi lebih efisien dan mudah diakses.

“Saya sudah coba sendiri, hasil pemeriksaan langsung masuk ke aplikasi Satu Sehat. Ini memudahkan warga, karena tidak perlu lagi ke puskesmas hanya untuk pengecekan dasar,” ujar Jaya.

Untuk tahap awal, layanan dasar di klinik ini didukung tenaga medis yang berkolaborasi dengan Kimia Farma, sembari menunggu hadirnya dokter tetap.

Nantinya, warga bisa langsung menerima pengobatan dan resep tanpa perlu ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh.

Sebagai bagian dari proses transisi, klinik ini sementara masih didampingi oleh puskesmas terdekat.

Namun ke depan, pengelolaan sepenuhnya akan diserahkan kepada pemerintah desa, sehingga menjadikan layanan kesehatan berbasis koperasi benar-benar dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal.

“Setelah perizinan lengkap dan ada dokter yang bertugas, masyarakat cukup datang ke klinik desa untuk berobat. Ini bentuk nyata dari kemandirian layanan kesehatan berbasis koperasi,” tegas Jaya.