SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya untuk membangun ibu kota baru tanpa mengabaikan hak dan eksistensi masyarakat lokal.
Salah satunya melalui strategi mitigasi sosial dalam penataan Pasar Sepaku, yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan warga.
"Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen OIKN untuk menjadikan warga sebagai subjek utama dalam pembangunan ibu kota baru," kata Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin saat dihubungi di Samarinda, Sabtu.
Alimuddin menekankan, sebelum hadirnya proyek IKN, kawasan Sepaku sudah memiliki ekosistem sosial dan ekonomi yang mapan.
Karena itu, proses penataan tidak dilakukan dengan pendekatan relokasi paksa.
"Ini memberikan sinyal pada kita semua bahwa Ibu Kota Nusantara itu hadir bukan pada tempat yang kosong. Oleh karena itu, kami memakai istilah penataan, bukan relokasi atau penggusuran," ujar Alimuddin.
Dia menjelaskan, penggunaan istilah "penataan" mencerminkan niat untuk memperbaiki dan menata ulang lingkungan yang sudah ada tanpa menghilangkan keberadaan masyarakatnya.
OIKN, lanjutnya, berupaya aktif mendengar dan memfasilitasi keinginan warga.
"Yang diurus itu bukan benda mati, di situ ada masyarakat yang harus dihargai, dianggap, dan didengarkan pendapatnya. Kami melakukan rembuk berkali-kali untuk mendengar apa maunya masyarakat dan apa yang bisa kami fasilitasi," ujarnya.
Baca Juga: Kepastian Hukum Pertanahan Jadi Prioritas Pembangunan IKN
Alimuddin juga menambahkan bahwa desain kawasan tidak ditetapkan secara sepihak.
Perencanaan dibuka untuk diskusi bersama masyarakat, sehingga warga merasa dilibatkan sejak awal.
Menurutnya, pendekatan ini terbukti efektif karena proses pelebaran jalan dan pengaturan kawasan bisa berlangsung lancar tanpa gejolak sosial yang berarti.
Warga mendukung karena melihat manfaat jangka panjangnya.
"Pasar Sepaku nantinya dikonsepkan sebagai pasar tradisional dengan implementasi modern, dilengkapi pengelolaan sampah dan sistem drainase yang baik," kata Alimuddin.
Untuk menjamin kelangsungan ekonomi para pedagang selama masa pembangunan, OIKN juga telah menyiapkan pasar sementara bersama pemerintah daerah dan desa.
Fokus OIKN, kata dia, adalah memastikan seluruh pedagang lama tetap memiliki tempat berdagang setelah proyek selesai, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam proses transformasi kawasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dishub Permanenkan Jalur Satu Arah di Jalan Abul Hasan Samarinda
-
BGN Akui Mahakam Ulu Masih Jadi 'Blank Spot' MBG di Kaltim
-
Pemerintah Pusat Suntik Rp 100 Miliar untuk Perkuat Infrastruktur Sekitar IKN
-
Lahan 5.298 Meter Persegi Jadi Sengketa, Masa Depan RSHD Samarinda Tak Jelas
-
7.904 Mahasiswa Kaltim Terima Bantuan Gratispol Tahap Pertama